LAYAR.NEWS, Jakarta — Penanganan darurat banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, masih terus diupayakan petugas gabungan pascabencana yang terjadi pada Minggu, 25 Agustus 2024.
Data yang dihimpun oleh Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat, korban jiwa akibat bencana ini belum mengalami perubahan yakni masih berjumlah 18 orang meninggal dunia.
“Saat ini satu korban hilang masih belum ditemukan akibat bencana,” keterangan dalam siaran pers yang diterima dari Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat, 30 Agustus 2024.
Hingga Kamis, 29 Agustus kemarin, pencarian korban hilang masih dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Basarnas, BPBD, dan TNI-Polri, serta relawan. Operasi pencarian itu pun belum membuahkan hasil.
“Dan tim gabungan masih menemui sejumlah kendala seperti adanya tumpukan material berupa tanah, lumpur, dan bebatuan hingga hujan yang masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat.”
Sementara itu jumlah pengungsi tercatat mengalami pembaharuan dari sebelumnya 150 jiwa menjadi 250 jiwa atau 75 KK, yang terpusat di SMKN 4 Kastela. Hingga hari kelima ini, BNPB masih melakukan pendampingan operasionalisasi posko penanganan darurat tersebut.
Terdapat sejumlah rekomendasi yang diberikan pada pendampingan hari ini. Pertama, BNPB mendorong agar mulai dilakukannya pendataan rumah dan bangunan yang berada pada area bahaya tanah longsor atau zona potensi terdampak.
Selain itu, menyusul dilakukannya pemetaan dan analisis spasial oleh BNPB, Pemerintah Kota Ternate diharapkan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan survei dan pemetaan lanjutan pada lokasi yang berpotensi banjir bandang.
Di samping itu, BNPB juga melakukan pemetaan lokasi yang berpotensi menjadi tempat relokasi dan analisisnya terkait dengan kajian risiko kawasan. Berkenaan dengan hasil pemetaan tersebut, lokasi relokasi berada pada area gempa bumi rendah dan di luar area bahaya letusan gunung api, tanah longsor, dan banjir bandang.
Hal ini perlu pertimbangan upaya mitigasi dan kesiapan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini. Sementara itu, guna mengoptimalkan upaya penanganan darurat oleh tim gabungan, pemulihan dan perbaikan infrastruktur penunjang seperti jalan dan jembatan menjadi hal penting untuk segera dilakukan selain juga menetapkan lokasi hunian tetap.
