LAYAR.NEWS, Makassar — Dewan Pengupahan Provinsi Sulsel Periode 2023-2025, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulsel telah menyelesaikan pertemuan dalam rapat terkait rencana penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
Rapat juga dihadiri Sekda Pemprov Sulsel, Jufri Rahman. Ia mengatakan, berdasarkan hasil rapat tersebut ada beberapa hal yang menjadi bahan laporan Dewan Pengupahan kepada Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh.
Diantaranya, terkait dengan simulasi yang akan dilakukan pada rapat pleno mendatang berkaitan dengan penetapan UMP. Simulasi dilakukan untuk dapat mengetahui standar yang akan digunakan dalam menetapkan UMP.
Menurutnya, ada tiga agenda direncanakan untuk menghadapi rapat pleno sebelum pleno ditetapkan Pj Gubernur pada tanggal 21 November. Yaitu persiapan instrumen penetapan UMP, persiapan rapat pleno penetapan UMP, dan naskah pertimbangan UMP kepada Gubernur.
“Rapat pleno ditetapkan direncanakan pada tanggal 11 sampai dengan 20 November 2024,” kata Jufri Rahman dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Sabtu, 2 November 2024.
“Kita harapkan agar pada rapat pleno dilakukan simulasi yang berkaitan dengan penetapan UMP, simulasi terkait inflasi, dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membahas terkait tuntutan para pekerja untuk menaikkan UMP 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.
Jufri mengungkapkan, dalam rapat itu unsur serikat pekerja juga menyampaikan beberapa aspirasinya. Diantaranya menilai penetapan UMP tahun ini tidak seperti tahun sebelumnya, dimana kenaikan UMP selama tiga tahun berturut-turut dianggap tidak berdampak bagi para pekerja.
Jufri juga menuturkan, dari unsur pengusaha dalam hal ini Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel menyatakan, terkait UMP Tahun 2025 DPP Apindo Sulsel tegak lurus pada aturan yang ditetapkan DPN (Dewan Pengurus Nasional) Apindo sesuai keputusan pemerintah PP 51 Tahun 2023.
“Apindo menyampaikan ingin mensejahterakan pegawainya sehingga mengharapkan pekerja mempunyai kompetensi yang mumpuni sesuai kebutuhan dari pengusaha,” jelasnya.
Sementara itu, Pengurus Dewan Pengupahan Sulsel, Suhardi mengatakan rapat ini merupakan rapat persiapan dalam menghadapi rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.
“Rapat ini adalah rapat persiapan untuk penetapan UMP 2025. Rapat ini dilaksanakan sebelum memasuki rapat pra penetapan pada tanggal 11 keatas. Cuma biar lebih soft, lebih mudah untuk penetapan itu kita adakan pertemuan,” ucapnya.
Terkait rapat tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel ini juga mengungkapkan, rapat itu digelar untuk mendapatkan arahan dan masukan dari pemerintah dan juga dari Dewan Pengupahan itu sendiri.
Tentang apa saja yang menjadi konsen para pengurus Dewan Pengupahan untuk penerapan UMP nanti. Rapat ini dihadiri empat unsur yang masuk dalam Dewan Pengupahan, yakni dari unsur pengusaha, serikat pekerja, pemerintah, dan juga akademisi.