fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

30 Jenis Kurma Israel yang Diharamkan MUI dan Cara Membedakannya

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Makassar – Sejak awal agresi Israel, Indonesia telah menyatakan sikap dukungan terhadap perjuangan warga Palestina. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendukung upaya perjuangan itu. Salah satunya memboikot produk Zionis yang masuk ke Indonesia. 

Salah satunya produk kurma. Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan telah menerbitkan fatwa haram untuk seluruh produk kurma dari Israel. Upaya ini sekaligus menjadi penegasan sikap Indonesia melalui lembaga MUI mengecam tindakan Zionis Israel.

“Jangan di bulan Ramadan menjual produk-produk Israel. Kurma itu halal, enak, saya juga pencinta kurma, halal zatnya, tapi jadi haram karena uang hasil penjualannya itu untuk membunuh warga Palestina,” kata Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Sudarnoto Abdul Hakim dikutip dari Kompas TV, Kamis, 21 Maret 2024.

ADVERTISEMENT

MUI mengimbau kepada masyarakat agar tidak membeli produk kurma Israel di bulan suci Ramadan saat ini. Cara membedakannya sederhana hanya dengan melihat merknya. Sudarnoto meminta agar para distributor atau penjual di Indonesia tidak menjual produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, termasuk kurma.

Baca juga:  Warga Makassar yang ke TPS Wajib Bawa KTP, Begini Tata Caranya 

Berikut daftar 30 merek kurma dari Israel yang diharamkan MUI:

1. Carmel Agrexco

ADVERTISEMENT

2. Hadiklaim

3. Jordan River

4. King Solomon

ADVERTISEMENT

5. Rapunzel

6. Shams

7. Bomaja

8. Desert Diamond

9. Delilah

10. Urban Platter

11. Star Dates

12. Sincerely Nuts

13. Edeka

15. Galilee

16. Ventura

17. Nava Fresh

18. Food to Live

19. Mehadrin

20. Red Sea

21. Shah Co

22. King of Dates

23. Karsten Farms

24. La Palma

25. Tamara Barhi

26. Fancy Medjoul

27. Premium Medjoul

28. Kalahari

29. Royal Treasure

30. Waitrose. 

Diketahui pada Novembar 2023 lalu, Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang menegaskan bahwa mendukung agresi Israel ke Palestina hukumnya haram. Fatwa ini ditetapkan 08 November 2023 di Sidang Rutin Komisi Fatwa MUI. 

Baca juga:  Kemenristekdikti dan Kemendikbud Dilebur, Bagaimana Nasib Pegawainya?

“Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram,” ujar Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh saat membacakan fatwa terbaru MUI tersebut di Kantor MUI Pusat, Jakarta dilansir dari laman resmi MUI, Kamis.

Sebaliknya, Fatwa tersebut menegaskan bahwa mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dukungan itu bisa berupa pendistribusian zakat, infak, maupun sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.

“Pada dasarnya, dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik (penerima zakat) yang berada di lokasi sekitar muzakki (pemberi zakat). Dalam keadaan darurat dan mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh, seperti untuk perjuangan Palestina,” ungkap Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu membacakan isi fatwa tersebut.

Baca juga:  Sejarah dan Arti "From The River to The Sea", Slogan yang Digaungkan untuk Bela Palestina

Selain keputusan tersebut, fatwa ini juga berisi rekomendasi agar umat Islam mendukung perjuangan palestina seperti penggalangan dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan kemenangan, serta melakukan shalat ghaib untuk syuhada di Palestina.

“MUI juga mengimbau pemerintah mengambil langkah tegas membantu perjuangan Palestina melalui jalur diplomasi di PBB untuk menghentikan perang dan memberikan sanksi kepada Israel, mengirimkan bantuan kemanusiaan, serta berkoordinasi dengan negara OKI untuk menekan Israel menghentikan agresi,” ujarnya.

Berdasarkan fatwa tersebut, dia menambahkan, MUI menghimbau umat Islam menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. 

“Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau masyarakat untuk menyebarluaskan fatwa ini,” tegasnya.

(Foto: ajnn.net)

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

BK DPRD Sulsel Klarifikasi Calon Komisioner KPID Dugaan Pelanggaran PKPI 

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel terus bergerak memproses dugaan pelanggaran aturan seleksi Calon Anggota KPID yang dilaksanakan Komisi A dengan memanggil sejumlah calon komisioner untuk diminta klarifikasi
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT