fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

55 TPS di Sulsel Bakal PSU, Sebagian Berujung Pidana

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Makassar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan telah mengidentifikasi sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah mereka yang berpotensi dilaksanakan kembali Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

Ketua Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menyebut ada 55 TPS yang berpotensi PSU. TPS tersebar di 19 kabupaten-kota. Yaitu Toraja Utara empat TPS, Tana Toraja 5 TPS, Parepare 1 TPS, Takalar 7, Sidrap 1, Kepulauan Selayar 3 TPS.

“Enrekang, Pinrang, Barru, dan Soppeng 1 TPS. Bone, Jeneponto, Maros, Gowa, dan Makassar 2 TPS. Selanjutnya Kota Palopo 4, Wajo 6. Pangkep 4, dan Sinjai 5 TPS,” kata Saiful kepada jurnalis dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 18 Februari 2024.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Atensi Kemacetan di Makassar, Ini yang Diterapkan Dishub

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 TPS diduga berpotensi PSU dan pidana. Yaitu di Makassar, Palopo, Pangkep, Sidrap, Sinjai, Luwu, Wajo, dan Bone. Ada 3 jenis dugaan pelanggaran yang berpotensi pidana. Diantaranya pasal 510, pasal 516, pasal 523 dan pasal 533.

Ketiga pasal yang dimaksud berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Pemilu, yakni Pasal 510 bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. Pasal 516 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih dapat dikenakan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp18 juta rupiah.

Baca juga:  Jelang Pemilu 2024, Pemkot Makassar Anggarkan Pembelian 2.000 Unit CCTV

Sementara pada Pasal 523, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu.

ADVERTISEMENT

Dan Pasal 533, setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/ atau memberikan suaranya lebih dari satu kali. Koordinator Divisi Pusat Data dan Informasi Bawaslu Sulsel, Alamsyah mencontohkan bahwa seperti kasus di Makassar. 

Baca juga:  Zikir dan Doa Akbar Kebangsaan Bakal Menggema di Masjid 99 Kubah Makassar

Ada laporan dugaan dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya. “Kasus ini sama dengan di Luwu Timur dan Sidrap yakni pasal 510. Ancamanya kurangan paling lama 2 tahun dan denda maksimal Rp24 juta,” terangnya.

Namun, Alamsyah menekankan bahwa semua ini baru sebatas dugaan. Pihaknya masih sementara menelusuri dugaan pelaku yang dimaksud di setiap daerah. “Masa prosesnya ialah 7 hari dan tambahan waktu 7 hari,” ucapnya menyudahi.

ADVERTISEMENT

Penulis: Syahrul Hatta

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Tiga Nama Calon Bupati Takalar Bersaing Dapatkan Rekomendasi PPP

Layar.news, Takalar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Takalar bakal segera mengeluarkan surat rekomendasi dukungan calon bupati Takalar.Ketua DPC PPP...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT