fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Antisipasi PHK, DPRD Makassar Kawal UU Cipta Kerja dengan Perda

Promo

ADVERTISEMENT

Layar.news, Makassar – DPRD Kota Makasaar akan mendukung Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI melalui Perda.

Wakil Ketua Komisi B, Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Hadi Ibrahim Baso mengatakan, UU tersebut harus dikawal penuh.

Utamanya untuk mengantisipasi meningkatnya kasus PHK dengan disahkannya UU tersebut di tengah pandemi Corona.

ADVERTISEMENT

“Dengan disahkannya UU akan membuat suatu regulasi, supaya pengusaha tidak semena-mena dengan karyawannya. Jadi dibackup dengan Perda,” ujarnya, Rabu (7/10)2020.

Hadi yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Makassar ini mengaku, tidak ingin berburuk sangka dengan keputusan pengesahan UU tersebut.

Baca juga:  Pembahasan RPJMD Makassar 2021–2026 Hadirkan Tenaga Ahli

Namun, jika dalam perjalanannya UU tersebut justru benar-benar timpang maka dia memastikan penyelarasan melalui perda akan menjadi hal yang diutamakan.

ADVERTISEMENT

“Walaupun kami menolak tapi ada nanti solusinya untuk melindungi pekerja ini dan pengusaha juga punya batasan tertentu utamanya bagaimana dengan perlindungan karyawan mereka sehingga tidak semena-mena di dalam mengambil hal tentang pemutusan kerja terhadap karyawannya,” katanya.

Baca juga:  Innalillah, Ketua Komisi C DPRD Makassar Berpulang

Ia cukup merasakan langsung dampak penurunan ekonomi di masa pandemi Covid dari hasil laporan warga di dapilnya.

Cukup banyak masyarakat yang kian terpuruk, dengan disahkannya UU ini, Hadi berharap tidak ada kesewenang-wenangan para pengusaha terhadap pekerjanya.

ADVERTISEMENT

“Muncul kekhawatiran-khawatiran kita utamanya masalah buruh apa lagi di masa pandemi yang kita alami. Saya menyayangkan untuk diketuknya UUD ini di masa pandemi banyak orang kehilangan kerjaan, utamanya buruh dan banyak orang yang terdampak,” pungkasnya.

“Kita berharap ada solusi yang kita dapatkan bukan semakin menyusahkan kalangan masyarakat,” harapnya.

Baca juga:  12 Atlet Taekwondo Ranting DPRD Makassar Ikut Tournament Gubernur Sulsel 2022

Sementara itu, Fraksi Demokrat DPRD Kota Makassar, Ray Suryad Arsyad mengatakan, perjalanan UU tersebut memang perlu dilihat terlebih dahulu.

Jika memang UU ini sangat berdampak maka regulasi daerah memang sangat penting untuk menyeimbangkan hal ini.

“Tentu ini sangat mengkhawatirkan bagi seluruh teman-teman seluruh pekerja, dimana saat ini mereka sangat membutuhkan support daripada seluruh elemen masyarakat, sedangkan kita lihat sendiri UU ini justru melemahkan,” tutupnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Honda Resmikan Dealer Mobil Bekas Bersertifikasinya KMG Certified Used Car

PT Honda Prospect Motor memperluas jaringan dealer mobil bekas Honda bersertifikasi pertama di Pulau Sulawesi
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT