fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Bawaslu Makassar Beri Tenggat Waktu 3 Hari Untuk Pindahkan APK yang Melanggar

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS — Bawaslu Makassar mengeluarkan imbauan kepada tim kampanye partai politik (parpol) dan calon legislatif peserta Pemilu 2024 untuk tidak melakukan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di titik-titik terlarang. 

“Kami mengimbau tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi Sultra, DPRD Kota Makassar agar dalam melalukan pemasangan APK ditempatkan sesuai dengan titik lokasi yang telah ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kota Makassar,” ujar Anggota Bawaslu Kota Makassar Rahmat Sukarn, Jumat (1/12/2023).

Dia juga menjelaskan bila KPU Sulsel dan KPU Makassar telah menentukan titik-titik pemasangan APK. Penentuan itu berdasarkan keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulsel nomor 2421 tahun 2023 tentang penetapan lokasi penetapan alat paraga kampanye pada pemilihan umum serentak tahun 2024

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Anggaranya Rp1 Miliar, TMC Berhasil Turunkan Hujan di Sejumlah Wilayah Sulsel

Selain itu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 439 Tahun 2023 tentang penetapan pemasangan alat paraga kampanye  pemilihan umum tahun 2024. 

Karena itu, kata dia, tim kampanye peserta Pemilu 2024 bisa melakukan pemasangan alat peraga tersebut pada titik yang telah ditentukan tersebut.

“Apabila tidak memasang pada tempat yang telah ditentukan maka tindakan tersebut dilarang Undang-Undang, PKPU dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti di kantor pemerintah/BUMN/BUMD, rumah ibadah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan,” ujarnya.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Bila Tak Ada Laporan Hingga Rabu Ini, Bawaslu Makassar: Berarti Parpol Tidak Keberatan DCS

Adapun APK yang dimaksud Bawaslu Makassar adalah memuat visi misi dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPD RI, calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kota Makassar

Rahmat Sukarno menambahkan, Bawaslu Makassar telah melakukan pengawasan dan ditemukan banyak APK yang masih terpasang di 12 ruas jalan yang dilarang. Misalnya terpasang di fasiltas kantor pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah dan rumah sakit.

Bawaslu Makassar juga sudah menyampaikan secara persuasif dengan memberi tenggat waktu 3 hari untuk melakukan pemindahan secara mandiri. 

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Bawaslu Makassar Keluhkan Kinerja Pantarlih: Kerja Asal-asalan

Menurutnya, pada Senin pekan depan, Bawaslu Makassar akan berkoordinasi dengan Bapenda, satpol PP dalam hal penegakan Perwali 28/2023 dan surat Keputusan KPU.

Selain itu Bawaslu Makssar juga mengimbau agar dalam melakukan penempatan APK, memperhatikan aspek etika, estetika, linggkungan, kebersihan dan keindahan kota Makassar.

“Kami mengatakan konten APK disampaikan secara baik dan beradab, tidak mengandung ujaran kebencian, politik identitas, SARA dan hal-hal lain yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Terima kasih atas kerja sama yang baik,” kata Rahmat Sukarno.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Peringatan Waspada Sarang Buaya Dekat Pemukiman Warga di Makassar

Otoritas terkait telah memasang papan imbauan, waspada buaya dekat pemukiman warga di sekitar Sungai Tallo, Makassar
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT