LAYAR.NEWS, Makassar — Polrestabes Makassar, bersama dengan jajaran Polsek, telah melaksanakan pelatihan intensif dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Kegiatan ini berlangsung di halaman Trans Studio Mall, Senin, 19 Agustus 2024.
Kabag Ops AKBP Darminto memimpin langsung kegiatan tersebut. Pelatihan ini melibatkan skenario pengamanan yang kompleks, dimulai dengan simulasi pengamanan pasangan calon (paslon) walikota yang sedang berkampanye.
“Dalam simulasi tersebut, polisi harus menangani massa yang melakukan protes, menunjukkan kesiapan dalam menghadapi situasi genting selama masa kampanye,” tulis keterangan yang dilansir dari laman resmi Tribratanews-Polrestabes Makassar, Selasa, 20 Agustus 2024.
Skenario berikutnya menampilkan latihan pengawalan kotak suara yang baru tiba di Pelabuhan Makassar. Petugas dihadapkan pada situasi darurat di mana aksi unjuk rasa menutup jalan, menghalangi perjalanan kotak suara menuju Gudang Logistik.
Simulasi ini menunjukkan kesiapan petugas dalam memastikan proses pengiriman logistic pilkada berjalan lancar meski dihadang tantangan. Tak hanya itu, pelatihan juga mencakup pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS).
Dalam skenario ini, petugas menangkap dua orang yang mabuk dan mengganggu jalannya pemungutan suara. Tindakan cepat dari petugas menekankan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemungutan suara.
Puncak dari pelatihan ini terjadi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, di mana ratusan peserta aksi unjuk rasa mendesak pemilihan ulang. Simulasi ini berakhir dengan situasi yang memanas, namun berhasil dikendalikan oleh kepolisian.
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Wahiduddin, menyampaikan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk memastikan kesiapan aparat dalam mengamankan setiap tahapan Pilkada.
Pelatihan ini sebagai bekal aparat untuk melaksanakan tugas. “Pelatihan ini adalah salah satu langkah aparat keamanan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat Kota Makassar,” jelasnya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap potensi gangguan, baik itu saat kampanye, pengawalan logistic pilkada, maupun di hari pemungutan suara, dapat ditangani dengan cepat dan tepat,” imbuh Wahiduddin menyudahi.
