No menu items!

Belajar dari Kasus India, Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Soal Mudik

Promo

LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk membatasi aktivitas yang menimbulkan kerumunan termasuk menerapkan larangan mudik lebaran 2021.

Hal ini disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala daerah Se indonesia secara virtual pada Senin (3/5/2021)

Tito menegaskan untuk tetap waspada dan belajar dari kasus di India agar tidak terjadi di Indonesia.

“Kita harus ambil contoh kasus melonjaknya Covid-19 di India. Mereka melakukan berbagai kelonggaran aktifitas seperti Pilkada tanpa prokes, ritual agama dengan kerumunan serta event olahraga Criket. Akibatnya kasus covid-19 melonjak tajam dan akhirnya menimbulkan banyak jatuh korban jiwa,” kata Tito.

Baca juga:  Pemerintah Prediksi 10 Juta Pemudik Bakal Nekat Mudik

Untuk itu, Tito meminta kepala daerah jangan lengah. Ia pun meminta seluruh kepala daerah bersama pemerintah pusat sepakat dalam satu komando menegakan protokol kesehatan. Terutama melarang masyarakat mudik di Hari Raya Idul Fitri.

“Menjelang hari raya terjadi peningkatan kerumunan, buka puasa, tarawih, ekonomi pasar, dan mudik berlebaran, ini karena negara kita nomor satu muslim terbesar di dunia, hal ini sangat rawan menimbulkan penularan, kita harap itu tidak terjadi,” ujar Tito.

Baca juga:  Kemenristekdikti dan Kemendikbud Dilebur, Bagaimana Nasib Pegawainya?

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik lebaran atau Idul Fitri 2021 melalui Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah.

Larangan ini sebagai upaya pengendalian penyebaran Covid-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri.

Pemerintah memberlakukan larangan mudik jelang momen Idul Fitri atau lebaran 2021 terhitung sejak 6 Mei sampai 17 Mei 2021. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi mereka yang nekat mudik. Sanksi tersebut sesuai dalam pasal 93 UU no 6 tahun 2018 yakni hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp100 juta bila melanggar aturan mudik ini.

Baca juga:  Larangan Mudik, Semua Moda Transportasi Dibatasi

Baca berikutnya: Pemprov Sulsel Keluarkan Surat Edaran Larangan Mudik dan Cuti Bagi ASN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Terkini

Mal Hingga Cafe di Makassar Wajib Tutup Jam 8 Malam

Aktivitas usaha di Kota Makassar sebelumnya dibatasi hingga pukul 22.00 wita, kini hanya sampai pukul 20.00 wita.

Populer

Berita Terkait