Layar.News, Makassar – Belanja Parsial Covid19 telah mencapai 83 Miliar. Namun Badan Anggaran DPRD Kota Makassar belum mendapat rincian yang telah dibelanjakan Pemerintah Kota Makassar.
Hal ini diungkapkan Anton Paul Goni, Anggota Banggar DPRD Makassar. Anton mengatakan, Rp83 miliar yang disebut telah habis dibelanjaan itu harus rinci alokasinya.
“Sampai saat ini kami belum terima rincian belanja anggaran tersebut sesuai permintaan Banggar pada rapat terakhir. Kita tidak terlalu mengerti apa saja kegiatan Pemerintah Kota Makassar terkait penanganan Corona ini,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan itu, Sabtu (12/6)2020.
Pihak Banggar DPRD Kota Makassar, sebelumnya, merilis data anggaran parsial setelah rapat Banggar dengan Pemkot Makassar. Dari rapat tersebut diketahui hasil rekapitulasi penyesuaian APBD tahun 2020 pada biaya tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk anggaran Covid-19.
Tercatat Rp179,7 miliar lebih anggaran parsial tahap satu diambil dari BTT APBD Pokok 2020 sebesar Rp30 miliar dan penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA tahun 2019 sebesar Rp149,7 miliar lebih.
Saat ini, yang sudah digunakan kurang lebih Rp83 miliar. Sementara muncul lagi perencanaan untuk parsial kedua. Sudah dianggarkan kurang lebih Rp80 miliar.
Anton menyebut ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan anggaran tersebut. Namun belum melaporkan rincian anggarannya. Ketiganya adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
Politisi PDI-P tersebut menyebut ketiga OPD tersebut hanya menyampaikan laporannya secara umum tidak terperinci. “Jika masyarakat pertanyakan, saya rasa wajar. Dan kami hanya bisa menyampaikan seadanya. Karena kami pun mendapat informasi yang minim dari Pemerintah Kota Makassar,” ungkap Anton.
Dia berharap ketiga OPD tersebut segera melaporkan rincian penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini dengan detail dan baik.
Menurutnya, ini sudah menjadi tuntutan publik sehingga harus menjadi perhatian. “Banggar DPRD maunya dirincikan, belanjanya untuk apa saja. Makanya rapat terakhir sekitar 10 hari lalu kita tunda rapatnya, untuk memberi kesempatan mempersiapkan rincian penggunaannya. Tetapi sampai hari ini belum ada,” jelas Anton