LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar akan mengevaluasi kinerja para guru kontrak.
Evaluasi kinerja ini dilakukan sebagai buntut aksi demo yang dilakukan oleh ratusan guru kontrak di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar, pada Rabu (5/5/2021) kemarin. Dalam aksi tersebut guru-guru kontrak di kota Makassar menuntut upah yang belum dibayarkan.
Plt Sekretaris BKPSDM Kota Makassar, Munandar justru menyayangkan aksi para guru kontrak tersebut. Ia mengatakan, aksi para guru kontrak tersebut dinilai tidak mencerminkan nilai-nilai seorang guru. Bahkan, bisa diberi sanksi tegas mulai ringan hingga berat.
“Kita bisa turun evaluasi kinerjanya kalau begitu. Bisa kita tuntut kedisiplinannya juga. Mengajar sesuai tugas tidak dia. Masa sedikit-sedikit demo,” ujarnya, Kamis (6/5/2021).
Seharusnya, kata dia, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus ada demonstrasi.
“Saya berharap teman-teman guru jangan sedikit-sedikit demo. Coba selesaikan secara persuasif. Itu mencerminkan tidak bagus. Bicarakan secara baik, secara administrasi,” tegasnya lagi.
Ia juga menjelaskan bahwa soal upah yang tertunda bukan hanya terjadi kepada tenaga pendidik, hampir semua tenaga kontrak di Pemkot Makassar mengalami hal yang sama.
“Untuk Maret dan April setahu saya banyak juga belum. Kalau Januari dan Februari sudah. Makanya saya bilang ini bisa dibicarakan baik-baik,” katanya.
Penjelasan Kadisdik Makassar Soal Keterlambatan Gaji
Plt Kadisdik Makassar, Nielma Palamba menjelaskan bahwa sistem pembayaran gaji tidak bisa dirapel atau sekaligus. Sebab, dana yang masuk ke kas Dinas Pendidikan terbatas.
Meski begitu, pihaknya tetap akan mengakomodasi keluhan para guru kontrak yang menuntut pencairan gaji.
“Kita carikan solusi. Semoga hari ini sudah bisa dibayarkan atau paling lambat Jumat sudah masuk untuk Maret. Nanti diminta lagi ke keuangan untuk April baru ditransfer lagi,” ujarnya.
Persoalan ini, lanjutnya, tidak hanya terjadi di Disdik. Melainkan juga terjadi di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
“Ada yang tanya kenapa OPD lain sudah lebih dahulu cair, itu karena jumlahnya sedikit. Hanya 100 sampai 150, jadi cepat. Kalau di Disdik ada 2.000-an dan itu divalidasi dan dievaluasi realtime,” terangnya.
Terkait SK yang belum ditanda tangani Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, Nielma menyebut sudah ada solusi. Yakni melalui tanda tangan sekretaris daerah (Sekda) atas nama Pj Wali Kota.
“Sebenarnya belum ada SK-nya. Tetapi karena rasa kemanusiaan jadi saya bayar. Karena saya yakin ada solusi sehingga saya berani bayar untuk Januari dan Februari,” tuturnya.
Dia pun memaklumi tuntutan para guru kontrak yang belum menerima gaji tersebut.
“Mereka hanya minta percepatan. Kita maklumi juga karena mau Lebaran,” tutupnya.
Baca berikutnya: Danny Tegaskan Larangan Gelar Open House Lebaran 2021