LAYAR NEWS, Makassar – BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulawesi Selatan meminta bantuan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kepesertaan di kabupaten dan kota. Saat ini, Universal Health Coverage (UHC) Sulsel sudah 100 persen, artinya semua kabupaten sudah menerapkan kewajiban untuk kepesertaan BPJS.
“Harapannya adalah bagaimana mengidentifikasi terutama warga kurang mampu, pekerja-pekerja sektor formal itu bisa diperluas,” kata Sekda Sulsel, Andi Darmawan Bintang dalam keterangannya yang dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Selasa, 30 Juli 2024.
Di sisi lain, Darmawan mengungkapkan bahwa sudah ada kewajiban untuk kepesertaan BPJS di setiap daerah di wilayahnya. “Yang jelas bahwa Universal Health Coverage Sulsel sudah 100 persen. Artinya semua kabupaten sudah menerapkan kewajiban untuk kepesertaan BPJS,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, lanjutnya, diharapkan adanya fasilitasi dari Pemprov Sulsel dalam membantu BPJS Kesehatan melalui pemerintah kabupaten kota dalam mengidentifikasi dan meningkatkan kepesertaan di daerah.
Hal tersebut dibahas dalam Forum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pelaksanaan PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) bersama Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulsel, Senin 29 Juli 2024.
Selain itu, Darmawan juga mengungkapkan, rapat koordinasi tersebut digelar juga untuk menetapkan bersama langkah-langkah yang diperlukan dengan pemerintah kabupaten kota dalam meningkatkan kepesertaan dan juga aktivasi.
“Laporannya akan didapatkan dari tingkat kabupaten, itu tingkatkan koordinasi saja kabupaten supaya laporannya secara teratur masuk ke kita, supaya kita bisa mengidentifikasi apa yang menjadi laporan juga ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Sementara itu, Plh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulsel, dr Yessi Kumalasari, menuturkan, kegiatan Pesiar ini digelar untuk menyampaikan perkembangan cakupan UHC BPJS Kesehatan di Sulsel yang telah mencapai seratus persen, dan untuk keaktifan peserta BPJS yang masih 82 persen.
“Sebagaimana kita tahu UHC Provinsi Sulawesi Selatan yang cakupannya sudah seratus persen. Cuma keaktifannya kan belum seratus persen, masih di angka 82 persen. Nah, di level provinsi sudah UHC 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Untuk pencapaian kepesertaan, ungkap Yessi, pihaknya membentuk kader atau agen Pesiar yang menjadi pilot project yang nantinya akan memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masyarakat hingga di tingkat desa.
“Jadi tantangannya adalah kabupaten dan kota sudah kita sekarang zooming lagi lebih kecil untuk level Desa. Pesiar yang melibatkan kemampuan wilayah desa itu (untuk) memastikan kembali kepesertaan JKN-nya yang baik, yang belum menjadi peserta maupun aktivasi kembali atas kepesertaannya,” urainya.
