fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Bupati MYL Serahkan Sertifikat Tanah Program Redistribusi ke Warga Pangkep

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Pangkep – Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL) didampingi kepala ATR/BPN Pangkep, Taufik menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada warga kelurahan Bontoa.

Penyerahan sertifikat tanah, dilaksanakan di aula kantor lurah Bontoa, Kecamatan Minasatene, Senin, 22 Januari 2024. Bupati MYL mengatakan, dengan terbitnya sertifikat ini secara hukum tanah menjadi milik sah masyarakat. 

“Dengan adanya sertifikat redistribusi tanah ini, Insya Allah secara hukum tanah ini telah menjadi hak milik warga yang menerima dan saya berharap menjaganya dengan baik,” ucapnya.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  DLH Pangkep Tanam 1000 Pohon Peringati Hari Bumi

MYL juga menyampaikan, tahun anggaran 2023 sejumlah program dan bantuan yang telah disalurkan pemkab Pangkep di kelurahan Bontoa. Dan, tahun anggaran 2024 ini program dan bantuan akan berlanjut. Termasuk jalan setapak, saluran dan talud di jalan Nangka.

Kepala ATR/BPN Pangkep, Taufik mengatakan sertifikat yang diserahkab bupati merupakan program redistribusi tanah tahun anggaran 2023. Di Kelurahan Bontoa, diserahkan sebanyak 257 bidang dari target 260 bidang.

Baca juga:  Kelompok Tani Kodim 1421 Pangkep Gelar Panen Raya

“Tiganya sudah diserahkan awal Desember, diserahkan oleh Bapak Presiden secara daring. Hari ini yang diserahkan oleh bupati sebanyak 257 bidang, ” katanya.

ADVERTISEMENT

Program redisrtibusi ini fokus ke tanah pertanian. Diharapkan, program redistribusi tanah ini memberikan penguatan bukti kepemilikan kepada masyarakat.

Tahun 2024, program redistribusi tanah masih berlanjut. kabupaten Pangkep mendapatkan 1500 bidang. “Sementara kita susun, mungkin bisa kita sebar di wilayah lain,” imbuhnya.

Baca juga:  Luncurkan Inovasi 'Adik Desa', Bupati Pangkep Harap Desa Lebih Tertata

Peran Pemkab Pangkep lanjutnya, sangat riskan dalam program ini sebab, Pemkab Pangkep memberikan pembebasan biaya BPTHB untuk kegiatan PSN.

ADVERTISEMENT

“Adanya peraturan bupati tentang pembebasan biaya BPTHB tentu memberikan keringanan kepada masyararakat yang menerima redistribusi tanah. Ini menjadi langkah mempercepat dan mempermudah masyarakat memperolah pensertifikatan tanah melalui kegiatan proyek straregis nasional,” tegasnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

5818 Calon Mahasiswa Baru Unhas Lolos UTBK SNBT 2024

Sebanyak 5818 calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin berhasil lolos dalam proses Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) tahun 2024.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT