fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Desa Wisata di Sulsel Segera Bersertifikasi Halal, Segini Target Cakupannya

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Makassar – Pihak Kanwil Kementerian Agama bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sulawesi Selatan berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya percepatan dan penerbitan sertifikasi halal untuk desa wisata di daerah ini.

Sekretaris Satgas Layananan Jaminan Produk Halal (JPH) Sulsel, Muhammad Nur bahkan telah bertemu dengan Kepala Disbudpar Sulsel, Muhammad Arafah. Dalam pertemuan hari ini, Selasa, 30 April 2024, mereka membahas hal krusial soal sertifikasi halal. 

“Khusus untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan kita menargetkan minimal 300 Desa Wisata, dimana kegiatan ini akan dikolaborasikan dengan program Destinasi Wisata Moslem Friendly Tourism serta Global Moslem Travel Indeks,” ungkap Muh Nur dilansir dari laman resmi Kemenag Sulsel, Selasa petang.

ADVERTISEMENT

Pada pertemuan yang berlangsung santai dan penuh kehangatan itu, Muh Nur memaparkan salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di tahun 2024, yaitu menyasar 3.000 Desa Wisata se-Indonesia untuk penerbitan sertifikasi halal.

Sementara itu, Kepala Disbudpar Sulsel dalam arahannya mengusulkan agar kegiatan Wajib Halal Oktober 2024 tidak hanya menyasar Desa Wisata yang ada di Sulsel, tetapi seluruh hotel dan restoran mengingat mandatori halal yang jatuh pada tanggal 17 Oktober 2024.

Kadis berkomitmen untuk bersinergi dalam penerapan program sertifikasi halal bagi desa wisata di daerahnya. “Adapun terkait target sertifikasi halal untuk 3000 Desa Wisata kami siap mendukung dan mensukseskan program tersebut,” ucap Arafah.

ADVERTISEMENT

Diketahui, Kemenag Sulsel menyambut kewajiban sertifikasi halal 17 Oktober 2024 untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa sembelihan, bahan baku bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman melaksanakan.

Kewajiban atau mandatori sertifikasi halal 17 Oktober 2024 ini gencar dan masif disosialisasikan oleh Kemenag Sulsel,dan BPJPH Sulsel yang diketuai Kabag TU, Ali Yafid, salah satunya dengan menerapkan sistem “jemput bola”, yaitu mendatangi langsung para pelaku usaha. 

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Momen Evakuasi 37 WNI dari Suriah, Hingga Kembali ke Tanah Air

LAYAR.NEWS, Jakarta — Pemerintah Republik Indonesia telah mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak konflik di Suriah. Pihak Kementerian...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT