No menu items!

Dewan Dorong Proyek Pedestrian Metro Tanjung Bunga Tetap Lanjut

Promo

LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Meskipun menjadi temuan BPK, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tetap melanjutkan Proyek Jalur Pedestrian Metro Tanjung Bunga.

Sebelumnya, proyek jalur Pedestrian Metro Tanjung Bunga menjadi salah satu temuan BPK. Proyek ini dilaporkan dibangun bukan di lahan milik Pemkot Makassar. Sehingga tidak sesuai regulasi.

Tetapi, menurut Fasruddin, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak mungkin berani membangun jalan di atas lahan yang bukan miliknya.

“Saya pribadi meminta kiranya jalan tersebut dilanjutkan dan dicarikan solusi bagaimana teknisnya untuk kelanjutannya,” ujarnya, Kamis (10/6/2021).

Baca juga:  Legislator PPP Gelar Sosialisasi Perda Kepemudaan

“Harus diketahui dulu temuan BPK itu sebelah mana, tidak bisa secara gelondongan kita artikan proyek Metro Tanjung Bunga. Tidak mungkin Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) berani membangun jalan di atas lahan yang bukan milik pemerintah,” lanjut Fasruddin.

Namun, pihaknya tetap akan melakukan klarifikasi kepada Pemkot Makassar terkait status lahan proyek pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga tersebut. Proyek ini memang sempat mengalami kendala terkait status lahan. Tetapi, setahu Fasruddin hal itu sudah mencapai mufakat dengan pemilik lahan.

Baca juga:  Konflik Lahan Fasum Tello, Dewan Minta Hentikan Pembangunan

“Setahu saya pemkot sudah ketemu dengan pemilik lahan untuk mencari mufakat, dalam hal ini menghibahkan atau tidak dibeli oleh pemerintah kota,” terangnya.

“Kita boleh menyurat ke BPK kalau pengerjaan di Metro Tanjung Bunga itu masih dalam kawasan lahan milik Pemkot Makassar, karena sangat tidak mungkin, sangat naif, sangat bodoh kalau orang Dinas PU mau mengambil resiko untuk pembangunan Jalan Metro Tanjung Bunga,” ujarnya.

Baca juga:  Dewan Curiga Ada Praktik Politik di Lelang Jabatan Pemkot Makassar

Rencana awal, proyek tersebut akan dikerjakan sepanjang 1,3 kilomter. Namun, kontraktor hanya mampu menyelesaikan pengerjaannya sepanjang 250 meter, termasuk ampiteater dan lapak yang rencananya diperuntukkan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Kota Makassar, Zaenal Ibrahim, mengungkapkan bahwa proyek ini menjadi temuan BPK karena permasalahan alas hak dari lahan tersebut.

“Ini yang kemudian dipermasalahkan BPK, alas haknya. Ini yang kemudian rawan beralih ke pihak ketiga,” ujar Zaenal belum lama ini.

Baca berikutnya: Kas Tekor Rp452 Juta, Dewan Bakal Panggil Manajemen RSUD Daya

Terkini

Mal Hingga Cafe di Makassar Wajib Tutup Jam 8 Malam

Aktivitas usaha di Kota Makassar sebelumnya dibatasi hingga pukul 22.00 wita, kini hanya sampai pukul 20.00 wita.

Populer

Berita Terkait