Selasa, Januari 26, 2021

Dirut Pelindo IV Sebut Pembangunan Pelabuhan Selalu Diawasi

Layar Tips

Ini Cara Mendapat Kebahagiaan di Dunia

Pada dasarnya cobaan adalah pembelajaran dan ilmu yang Allah SWT berikan kepada manusia.

Cara Facial Wajah Aman dan Mudah di Rumah

Nah, mumpung libur akhir pekan, yuk perawatan wajah sendiri di rumah

5 Kesalahan Umum Merawat Tanaman Hias

Memelihara tanaman hias tidak bisa sembarangan. Nah, berikut kesalahan umum dalam merawat tanaman hias...

Layar.news, Makassar – Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV mengatakan bahwa setiap pembangunan pelabuhan yang dilaksanakan di semua wilayah kerja selalu diawasi oleh Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan BPKP.

Hal itu ditegaskan Farid usai menghadiri pengarahan penguatan pencegahan korupsi kepada kepala daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur Sulsel, didampingi Kepala Satuan Pengawas Intern Pelindo IV, Enriany Muis.

“Menjadi salah satu kewajiban Pelindo IV adalah mengembangkan pelabuhan yang ada di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Karena tugas Pelindo IV juga adalah bagaimana mendistribusikan barang-barang yang dari Makassar ke pelabuhan yang ada di pulau lainnya, seperti Kalimantan, Maluku dan Papua,” terangnya.

Sementara itu dalam arahannya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan walikota untuk berhati-hati dengan segala bentuk tindak korupsi, suap maupun gratifikasi.

“Imbauan ini juga untuk seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan stakeholder terkait,” tegas Firli.

Baca Juga:

Dia menyebutkan, sesuai UU 30 Tahun 2002 jo. UU 10 Tahun 2015 jo. UU 19 Tahun 2019 Pasal 6, tugas KPK adalah melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

KPK juga harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Selain itu lanjut Firli, KPK juga harus melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara dan melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“KPK juga melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, serta melakukan tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap,” urainya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Layar Terkini

Pemprov Sulsel Teken MoU SPAM Regional Mamminasata

Pemprov Sulsel tandatangani kesepakatan terkait Sistem Penyediaan Air Minum di kawasan Maminasata.

Layar Populer

Layar Terkait