fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

DPRD Makassar Minta Pemerintah Pusat Tinjau Ulang Omnibus Law

Promo

ADVERTISEMENT

Layar.news, Makassar – Di tengah gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, meminta pemerintah pusat untuk membahas kembali aturan tersebut.

“Bila ada gejolak di masyarakat berarti ada ketidaksukaan terhadap RUU Cipta Kerja,” kata Kasrudi, Jumat (14/8)2020.

Bila hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, Kasrudi mengaku mendukung penolakan tersebut sepanjang tak melanggar koridor hukum.

ADVERTISEMENT

Kasrudi menilai di tengah pandemi saat ini, pemerintah seharusnya responsif terhadap suara rakyat. Terlebih, tak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan.

Baca juga:  Meski Beredar Video Rapat Virtual, Nasdem Tetap Fokus Menangkan Adama

“Bila ada yang turun aksi artinya ada penolakan sebagian besar masyarakat. Perlu diliat lagi, perlu juga diperhatikan suara rakyat,” ungkapnya.

Di tengah gelombang penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Makassar, Anggota DPRD Kota Makassar, Kasrudi, meminta pemerintah pusat untuk membahas kembali aturan tersebut.

ADVERTISEMENT

“Bila ada gejolak di masyarakat berarti ada ketidaksukaan terhadap RUU Cipta Kerja,” kata Kasrudi, Jumat, 14 Agustus 2020.

Baca juga:  Innalillah, Ketua Komisi C DPRD Makassar Berpulang

Bila hal itu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, Kasrudi mengaku mendukung penolakan tersebut sepanjang tak melanggar koridor hukum.

Kasrudi menilai di tengah pandemi saat ini, pemerintah seharusnya responsif terhadap suara rakyat. Terlebih, tak gegabah dalam mengeluarkan kebijakan.

ADVERTISEMENT

“Bila ada yang turun aksi artinya ada penolakan sebagian besar masyarakat. Perlu diliat lagi, perlu juga diperhatikan suara rakyat,” ungkapnya.

Baca juga:  Pengamat Nilai Rapid Test Gratis Pemprov "Tidak Jelas"

Pasalnya, dalam RUU Cipta Kerja, tidak lagi diatur waktu kerja tujuh jam dalam satu hari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja. Atau, delapan jam dalam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja.

Padahal, hal itu sebelumnya diatur pemerintah dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Peringatan Waspada Sarang Buaya Dekat Pemukiman Warga di Makassar

Otoritas terkait telah memasang papan imbauan, waspada buaya dekat pemukiman warga di sekitar Sungai Tallo, Makassar
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT