Layar.News, Makassar – Penanganan Covid19 membutuhkan dana yang tidak sedikit, untuk itu DPRD Kota Makassar meminta Gr pemerintah kota Makassar kreatif mencari dana penanganan Covid19.
Demikian diungkapkan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar bersama tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (03/04/2020).
Adi Rasyid Ali menjelaskan rapat ini terkait penangan Covid-19 di Makassar yang sudah masuk tanggap darurat. “Pemkot membutuhkan Alat Pelindung Diri (APD), untuk pencegahan, Pemkot siapkan anggaran Rp30 miliar, kita butuhkan tambahan dari dana DID dan DAK. Tapi ini ada di pusat, kami belum dapatkan anggaran itu, jadi kami tinggal menunggu,” ungkap ARA sapaan akrab Adi Rasyid Ali.
Pihak DPRD juga mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar dan Dinas Sosial (Dinso) terkait dengan warga yang terdampak Covid-19. “Misalnya, yang warga miskin atau pekerja harian. Bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Makanya saya minta data ke Dinkes, Dinsos, dan BPBD. Kami akan menunggu data mereka,” kata ARA.
Menurut dia, anggaran Rp30 miliar ini belum cukup. Karena itu, ARA meminta Pemkot Makassar harus lebih kreatif dan proaktif mencari sumber-sumber pendanaan dalam penanganan virus ini.
“Pak PJ Wali Kota Makassar (Iqbal Suhaeb) harus lebih kreatif. Di Pemprov Sulsel, banyak yang ingin berkontribusi melalui CSR. Kenapa Pemkot Makassar sepertinya tidak ada. Artinya kurang kreatif dan tidak proaktif. CSR itu sangat bermanfaat, libatkan bantuan masyarakat jangan cuma uang PAD saja yang di pake. Tapi CSR, sudah ada beberapa pengusaha yang membantu, kumpulkan CSR. Pemkot harus kreatif dan proaktif,” beber ARA.
Senada dikatakan salah satu Anggota Badan Anggaran DPRD Makassar Abdi Asmara (F-Demokrat). Menurut Abdi Pemerintah Kota kurang perhatian dalam melihat kondisi di lapangan untuk penanganan pandemi Covid-19
“Seharusnya Pemkot Makassar mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, bukan melakukan pelantikan. Apabila pemerintah butuh anggaran sebesar Rp100 miliar untuk penyemprotan, itu boleh saja tetapi harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan mereka mau makan apa kalau tidak bekerja,” ujarnya.
Tak hanya itu. Abdi juga meminta agar Pemkot juga memperhatikan masyarakat yang telah dirumahkan dan juga perusahan yang ditutup. “Ini perlu juga penekanan kepada Pemkot untuk para pengusaha jangan sampai dengan adanya wabah pandemi ini dijadikan sebagai alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tegasnya.
Abdi juga meminta Pemkot untuk memaparkan secara detail kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi wabah pandemi Covid-19 dan target serta tujuanya.
Dia juga mengatakan, masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Sehingga Pemkot harus segera mengantisipasi dengan cara selalu menyampaikan kepada warga agar tetap berada di rumah.
“Fungsikan semua ASN dan aparat keamanan untuk bekerja menyampaikan ke masyarakat. Jangan nanti banyak korban yang berjatuhan baru mau turun,” ujar Abdi.
Rapat Banggar DPRD Makassar bersama tim Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dipimpin Waki Ketua I DPRD Makassar selaku Koordinator Banggar Adi Rasyid Ali. ARA diampingi Wakil Ketua II DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua III DPRD Makassar Andi Nurhaldin NH dan Sekretaris Daerah kota Makassar M Ansar serta dihadiri oleh seluruh Anggota Banggar DPRD Makassar.
