fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

DPRD Makassar Minta Pemkot Optimalkan Penataan Randis

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, MAKASSAR – Anggota DPRD Kota Makassar meminta kepada Pemerintah Kota untuk maksimalkan pendataan kendaraan dinas (Randis) setelah melakukan mutasi jabatan.

Pasalnya, kerap terjadi randis tidak diikutsertakan saat pergeseran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tidak dikembalikan.

Sekertaris Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, seiring mutasi yang dilakukan pemerintah kota ada hal yang butuh perhatian.

ADVERTISEMENT

“Pemkot harus jeli melihat kondisi yang ada terutama mengenai penggunaan kendaraan dinas,” katanya Senin (06/03/2023).

Sebab, kata dia, kerap ada pejabat yang justru tidak mengembalikan. Bukan yang hanya kena mutasi, tetapi juga yang pensiun.

Baca juga:  Balitbangda Makassar Beri Penghargaan Pemenang Innovative Mayor Award (IMA) 2023

Untuk hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar merancang aturan tegas akan hal itu. Rancangan tersebut merupakan inovasi terbaru BPKAD.

ADVERTISEMENT

Sedangkan, Kepala BPKAD Makassar, Muh Dakhlan menyatakan, setiap mutasi ada yang dinamakan serah terima keuangan dan barang.

“Ini wajib, ada serah terima fisik namanya, baik itu keuangan dan barang yang langsung dilaporkan ke BPKSDM, nanti dari sana baru laporannya dilanjutkan ke kami,” ujarnya,

Baca juga:  HUT RI Ke 77, Trobosan Danny Pomanto Penuhi Hak Para Disabilitas

Dirinya menyampaikan, pelaporan tersebut merupakan aturan yang memang sudah ada. Hanya sering terlupakan oleh pejabat bersangkutan.

ADVERTISEMENT

“Pejabat yang bergeser itu, jabatan yang pindah untuk fasilitas tetap di OPD sebelumnya meski tingkatan jabatan sama,” katanya.

Maka dari itu, kata Dakhlan untuk bisa lebih tertib pihaknya merancang aturan khusus. Untuk ketegasan dalam aturannya itu akan menjadi satu format baru.

“Penegasan aturannya bisa saja dari segi sanksi administrasi, misalnya untuk bisa mendapatkan hak di OPD baru ada administrasi khusus yang harus dirampungkan. Cuman karena belum menyelesaikan laporan keuangan dan randisnya maka administrasi tersebut tidak diterbitkan,” jelasnya.

Baca juga:  KPU Resmi Tetapkan Prabowo-Gibran, Ganjar-Mahfud, Anies-Imin sebagai Capres-Cawapres 2024

Termasuk yang pensiun. Akan ada sistem yang disiapkan bernama Siagang’ta. Sistem aplikasi tersebut akan mencatat seluruh hal tentang pejabat yang pensiun tersebut, termasuk randis yang pernah digunakan.

“Untuk yang pensiun jika tidak tertib dalam penggunaan randis, kata Dakhlan pensiunan tersebut tidak akan dikeluarkan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) sebelum dikembalikan semua aset. Ada sistem, dan itu akan kelihatan sudah mengembalikan atau tidak,” tutupnya

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Di Makassar, Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba Sasar Siswa Baru Momen MPLS

LAYAR NEWS, Makassar - Satuan Narkoba, Polrestabes Makassar, menggelar penyuluhan tentang bahaya narkoba dalam momen Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT