Layar.news, Makassar – Komisi D DPRD Makassar meminta Pemkot Makassar mempertimbangkan rencana kegiatan nikah massal yang akan dilakukan pada 9 November 2020 nanti.
Anggota Komisi D, Irwan Djafar mengatakan, di masa pandemi Covid-19, pemerintah sendiri yang menganjurkan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berakibat penumpukan massa.
“Saya pikir pemerintah harusnya lebih tahu untuk tidak melakukan hal itu (berkumpul di kerumunan). Saya sih ini harus jadi pertimbangan, masih banyak yang bisa dikerjakan pemerintah kota ini dibanding nikah massal,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (13/10)2020.
Pemerintah juga mesti lebih cerdas dalam membuat suatu kegiatan di masa pandemi covid=19.
“Pemerintah kota harus punya ide yang lebih cemerlang lagi,” cetusnya.
Meski begitu, jika kegiatan tersebut tetap dilakukan, pihaknya harus memastikan protokol kesehatan tetap berjalan.
“Kalau memang tetap pada protokol kesehatannya tidak jadi masalah, asal protokol kesehatan dijalankan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pemkot Makassar berencana akan menikahkan sebanyak 413 pasangan secara massal.
Kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Kota Makassar ke 413.
Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan hal ini bagian dari upaya untuk membantu warga yang selama ini terkendala dalam administratif.
“Selain itu, ini juga sangat membantu anak-anak kita mendapatkan kartu keluarga atau juga surat akte kelahiran yang selama ini terkendala akibat orang tua mereka yang belum memiliki surat nikah,” ujar Rudy.