fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

DPRD Sulsel Usul Interplasi kepada Gubernur Setelah Mutasi Para Pejabatanya Diakhir Masa Jabatan

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, MAKASSAR — Anggota DPRD Sulsel, Arfandy Idris mewacanakan akan mengajukan hak interplasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaima yang akan berakhir masa jatabanya. Hak interplasi diajukan berkaitan dengan kebijakan mutasi sejumlah pejabat di Pemprov Sulsel. 

“Hak interpelasi penggunaan hak bagi anggota DPRD untuk menanyakan berbagai hal berkaitan dengan kebijakan Gubernur terkait dengan pengangkatan, mutasi maupun pemberhentian dari jabatan ASN,” kata Arfandy yang merupakan anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Susel ini.  

Arfandy mengatakan pihaknya telah melaksanakan rapat beberapa anggota komisi A terkait temuan tersebut. Dia mengatakan rapat tersebut bersepakat untuk mengajukan hak Interpelasi kepada Gubernur Sulsel yang masa jabatannya berakhir pada 5 September 2023 mendatang.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Gubernur Sulsel Resmikan Perbaikan Jalan Bonglo—Pantilang, Salah Satu Wilayah Terisolir di Luwu

Menurutnya interpelasi ini sesuai dengan tata tertib yang ada  disyaratkan minimal diajukan oleh 15 anggota DPRD dengan variabelnya itu minimal lebih dari satu fraksi.

Meski demikian, kata Arfandy, saat ini dia masih menunggu anggota dewan lainnya menyatakan sikap untuk mengajukan interplasi. Saat ini sudah ada 9 orang legislator Sulsel yang menyatakan siap.  

“Untuk itu hari ini kita sudah buat usulan interpelasi yang dimaksud dan kita sudah berkomunikasi dengan berbagai anggota DPRD dan sebagian besar itu menyatakan kesediaannya untuk mengajukan interpelasi dan sudah 9 orang yang menyatakan siap,” ucapnya.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Rencana Duet Anies-AHY Hampir Matang Tapi Gagal, Demokrat Cabut dari Koalisi KPP 

Dia menjelaskan hak interpelasi dilaksanakan untuk merespon berbagai kegiatan yang dilakukan oleh gubernur yang hampir seminggu ini pelayanan masyarakat atau pelayanan  pemerintah terhambat akibat seluruh pejabat Pemprov Sulsel tidak berada di kantornya.

“Hak interpelasi kita dorong agar pemerintah daerah benar-benar melaksanakan kepemerintahannya untuk melayani masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Alasan lainnya, kata dia, DPRD ingin mengetahui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Sudirman berkaitan mutasi, pemberhentian maupun pengangkatan jabatan, apakah tidak atau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pembinaan kepegawaian di Sulawesi Selatan.

ADVERTISEMENT

“Hal inilah yang mendorong kami sebagai anggota DPRD karena berbagai laporan yang masuk dari pegawai yang bersangkutan sehingga ini sangat miris juga kita mendengar bahwa sebagian banyak pegawai yang senior ini sudah mengabdi 30 tahun dinonjobkan tanpa alasan yang sah dan kita lihat ini sebuah pelanggaran besar,” jelasnya.

Baca juga:  Di Maros Polisi Imbau Warga Jangan Main Petasan, Bisa Terancam 20 Tahun Penjara!

Tambahnya, hal tersebut bukan saja pada duniawi yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangannya tetapi juga ini akhirat karena akan menjadi dosa besar karena memutus kinerja bagi pegawai yang selama ini sudah mengabdikan diri.

“Mudah-mudahan dengan penggunaan hak interpelasi ini ini bisa memberi penyadaran bagi Gubernur agar tidak melakukan langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan pembinaan kepegawaian dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangannya yang ada,” imbuhnya

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

5818 Calon Mahasiswa Baru Unhas Lolos UTBK SNBT 2024

Sebanyak 5818 calon mahasiswa baru Universitas Hasanuddin berhasil lolos dalam proses Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK SNBT) tahun 2024.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT