Layar.news, Makassar – Pemprov Sulsel melalui Biro Organisasi melaksanakan coaching clinic (klinik bimbingan) percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pendampingan implementasi SAKIP ini diikuti Pemprov Sulsel beserta Kabupaten/Kota Parepare, Palopo, Jeneponto, Bone, Luwu, dan Kepulauan Selayar, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Claro, Makassar, Jum’at (18/9/2020), dan dibuka oleh Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Turut hadir, Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Jufri Rahman.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pencapaian target Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulsel, Tautoto Tanaranggina menyampaikan, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 18-20 September 2020.
Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB, Jufri Rahman, memaparkan kebijakan dan strategi percepatan reformasi birokrasi
“Ini merupakan pra-evaluasi dalam bentuk pendampingan untuk upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lebih baik,” ungkapnya.
Terlebih, kata dia, hasil penilaian SAKIP ini, bisa mendapat Dana Insentif Daerah (DID).
Ia memberi apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel atas komitmen meraih predikat A pada SAKIP selanjutnya.
Manajemen kinerja SAKIP, kata dia, dilaksanakan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat
Harapan Wakil Gubernur Sulsel
Wagub Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pemprov terus melakukan perbaikan yang lebih baik serta mengikuti arahan Kementerian PAN-RB.
Terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki program untuk reformasi birokrasi yakni ‘Sulsel Bersih Melayani’.
Dirinya memaparkan beberapa tindak lanjut hasil evaluasi RB dan SAKIP Tahun sebelumnya; pelaksanaan reformasi birokrasi implementasi SAKIP terkait pandemi covid-19; serta progres reform yang telah dilakukan.
Ia pun menyampaikan, bahwa penilaian SAKIP tahun 2019, ada dua OPD Lingkup Pemprov Sulsel yang meraih predikat A.
Ia berharap Pemprov Sulsel bisa meraih predikat A. Serta mendorong OPD lainnya dan Kabupaten/Kota untuk meraih predikat lebih baik.
“Ada peningkatan (SAKIP). Dua OPD di Provinsi dapat nilai A, yaitu BKAD dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Dinasnya mau berbagi, saling bertukar pikiran, sharing dengan OPD lainnya,” ucapnya.
