LAYAR NEWS — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya.
Dia menyatakan telah mengakhiri masa jabatannya itu per 20 Desember 2023, melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) per 18 Desember melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.
“Saya mengakhiri tugas saya sebagai Ketua KPK. Dan saya menyatakan berhenti dan saya juga menyatakan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatan saya,” terangnya kepada wartawan di Gedung Pusat Pendidikan Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Firli juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin, atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.
Dia menilai pengunduran dirinya pada 20 Desember 2023 dari jabatan terakhirnya itu sejalan dengan kepentingan umum Pemilu 2024.
Purnawirawan Polri bintang tiga itu lalu meminta maaf karena tidak mampu menyelesaikan jabatannya di KPK.
“Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya tidak mampu menyelesaikan dan juga tidak bisa menyelesaikan untuk perpanjangan,” terangnya.
Mantan Deputi Penindakan KPK itu lalu memohon kepada Presiden agar berkenan menerima permohonannya untuk mengundurkan diri serta ucapan terima kasihnya.
Sementara Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan bahwa pihak Istana Kepresidenan telah menerima surat pengunduran diri dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Firli Bahuri.
Ari mengatakan bahwa Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan tengah diproses untuk dapat segera ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).
“Kementerian Sekretariat Negara telah menerima surat tertanggal 18 Desember 2023 dari Firli Bahuri kepada Presiden yang menyampaikan pengunduran diri beliau dari Jabatan Ketua dan Pimpinan KPK,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (21/12/2023).
Dia mengatakan bahwa surat pengunduran diri akan segera disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk diproses agar dapat segera ditetapkan menjadi Keputusan Presiden (Keppres).
Apalagi, saat ini Kepala Negara baru saja tiba di Jakarta usai melakukan kunjungan kerja (kunker) meninjau peletakan batu pertama (groundbreaking) di sejumlah titik di Ibu Kota Nusantara.
“Perlu diketahui, Presiden baru sore tadi tiba di Jakarta dari kunjungan kerja ke IKN,” pungkas Ari.