fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Gegara Imbauan Budidaya Pisang, APDESI Sulsel Demo Tuntut Pj Gubernur Dicopot

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, MAKASSAR — Ratusan massa dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan, mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulawesi Selatan, menuntut pencopotan Penjabat (Pj) Gubernur Bahtiar Baharuddin atas imbauan budidaya pisang. 

Ketua Umum APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Sulsel melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023. 

Surat Edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa Tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.

ADVERTISEMENT

Sementara koordinator massa dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir menyoroti pernyataan Pj Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan “bangkrut.” Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan. 

Baca juga:  Eks Petugas KPK Kini Jabat Kajati Sulsel, Ini Profilnya

Takbir mengatakan pernyataan itu menimbulkan ironi, sebab anak buahnya sendiri, yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) membantah pernyataan yang menyebut provinsi ini hanya mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar 600 miliar rupiah.

Menurutnya staf Kementerian Keuangan juga menyatakan bahwa pernyataan PJ Gubernur tersebut keliru dan tidak tepat, bahkan mantan stafsus Gubernur, Irwan ST menuding tidak bisa membedakan bangkrut, defisit dan fiktif.

ADVERTISEMENT

“Bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah, sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan. Dia tidak pantas menjadi gubernur, dan hari ini, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si, dari jabatannya, dan mengangkat PJ Gubernur yang memahami tata kelola pemerintahan dan mengenal Sulawesi Selatan dengan baik.” ujarnya. 

Baca juga:  Pramuka Kwarcab Kota Makassar Bagikan Makanan Siap Saji Korban Banjir Manggala

Selain itu, orator lainnya, Raffi, menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan Pj Gubernur terkait penanaman pisang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia. 

Menurutnya pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin menanggapi ihwal pro dan kontra Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 yang berisi imbauan agar 40 persen dana desa digunakan untuk budidaya pisang.

Bahtiar mengaku menghargai dan menghormati mereka yang memiliki pandangan berbeda terkait imbauan penggunaan dana desa untuk tanaman pangan. Karena, surat edaran tersebut tidak mengikat dan hanya bersifat imbauan.

Baca juga:  Mendagri Apresiasi Danny Pomanto, Nilai Mampu Kendalikan Inflasi

“Program pengembangan budidaya pisang tidak akan mengubah dan tidak akan mengurangi jumlah produksi dan lahan pertanian padi maupun jagung, bahkan harus ditingkatkan dari segi lahan dan juga jumlah produksinya,” kata Bahtiar, Kamis, 12 Oktober 2023.

Ia menjelaskan, budidaya pisang merupakan budidaya alternatif untuk pemanfaatan lahan-lahan terlantar di Sulsel. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022, minimal 20 persen terkait pengunaan dana desa untuk tanaman pangan dinilai tidak cukup untuk di Kawasan Sulsel.

“Kami mengundang asosiasi desa yang belum mendapatkan informasi dan juga pemahaman terkait budidaya pisang agar mendapatkan informasi dan juga pemahaman,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan, Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel dengan Nomor 412.2/11938/DPMD ini bersifat imbauan, bukan hukum yang mengikat. Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dana desa tetap mempedomani Peraturan Menteri Desa dan peraturan hukum lainnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Di Makassar, Penyuluhan Pencegahan Bahaya Narkoba Sasar Siswa Baru Momen MPLS

LAYAR NEWS, Makassar - Satuan Narkoba, Polrestabes Makassar, menggelar penyuluhan tentang bahaya narkoba dalam momen Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT