fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Isu Kudeta di Partai Demokrat, Istana Tak Akan Jawab Surat AHY

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR.NEWS – Pihak istana dipastikan tidak akan menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu pengambilalihan kepemimpinannya yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Sekretaris Negara ( Mensesneg) Pratikno mengatakan, sudah menerima surat tersebut. Namun, Ia merasa tidak perlu menjawab surat tersebut lantaran berisi tentang dinamika internal Partai Demokrat.

“Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga),” ujar kata Pratikno, yang dikutip dari Kompas.com, Kamis (4/2/2021).

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Demokrat Kubu Moeldoko Laporkan Andi Mallarangeng Terkait Fitnah

Sebelumya, AHY mengaku telah mengirimkan surat ke Presiden Jokowi pada Senin (1/2/2021). Melalui suratnya, AHY meminta klarifikasi tentang isu adanya gerakan yang mengarah pada upaya mengambil alih kepemipinan Partai Demokrat. Berdasarkan informasi yang diperoleh AHY, gerakan tersebut turut melibatkan pejabat penting yang berada di lingkaran dekat Presiden.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi. Namun demikian, AHY mengatakan, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam persoalan ini.

Baca juga:  Menteri AHY Serahkan 7 Sertifikat Tanah ke Pemkot Makassar, Lapangan Karebosi dengan Nilai Tertinggi

“Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhomat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini,” kata AHY beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT

Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra melengkapi pernyataan AHY. Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.

Baca juga:  AIA Sebut Sudah Persiapan Pembentukan TPD Ganjar-Gibran di Sulsel

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024. Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.

Baca berikutnya: AHY Ungkap Soal Kudeta, ARA: Sudah Lama Dirancang

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

68 Kasus Kebakaran di Makassar Sejak Januari-Juni 2024, Objek Ini yang Terbanyak

Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar mengumumkan data penanganan kasus sepanjang Januari hingga Juni 2024.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT