No menu items!

Jelang Lebaran, Inspektorat Makassar Terima Empat Laporan Gratifikasi

Promo

LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Kepala Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Makassar, Sulaeman mengungkapkan, ada empat laporan masuk terkait penerimaan gratifikasi hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Laporan tersebut berasal dari camat, lurah dan salah satu pejabat di Pemkot Makassar.

“Sampai Hari ini Jum’at Tanggal 7 Bulan Mei Tahun 2021, sebanyak 4 Laporan penerimaan Gratifikasi yang berasal dari Camat Panakkukang, Plt Lurah Suangga, Lurah Lakkang, dan Salah Satu Pejabat Struktural dari Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Sulaeman kepada Layar.news, Jumat (7/5/2021).

ASN yang pertamakali melaporkan secara resmi adalah Camat Panakkukang pada Kamis 6 Mei 2021, laporanya berupa penerimaan gratifikasi dalam bentuk parsel jelang hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah.

Baca juga:  Kemendagri Puji Smart City Makassar di HUT Damkar ke 102

Adapun jenis penerimaan yang dilaporkan, kata dia adalah parsel dalam bentuk makanan dan minuman, uang tunai, serta barang lainnya.

“”Peneriman parsel dalam bentuk makanan yang mudah rusak atau kadaluarsa sebanyak 3 laporan, penerimaan parsel berupa uang sebanyak 1 laporan dan penerimaan parsel dalam bentuk barang sebanyak 3 Laporan,” terang Sulaeman.

Baca juga:  PDAM Bakal Bangun RTH Seluas 60x182 Meter Persegi

Diketahui, dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 1249/Insp/003.2/2021 tentang Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya Keagamaan, ditegaskan bahwa pejabat dan ASN Makassar harus menolak Gratifikasi baik berupa uang, barang, fasilitas, dan bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya.

“Surat edaran Wali Kota ini merupakan tindak lanjut atas surat edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya,” ungkapnya.

Iapun mengimbau, pejabat dan ASN Pemkot Makassar untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Terkait pelaporan gratifikasi dapat disampaikan langsung ke Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Makassar di Inspektorat. Jika tidak bisa menolaknya maka ASN dan Pejabat pemerintahan wajib melaporkan pemberian tersebut.

Baca juga:  Dewan Geram Randis Masih Dikuasai Pihak Ketiga

“Penanggung Jawab UPG adalah Wali Kota Makassar sedangkan Ketua UPG adalah Inspektur Kota Makassar. Adapun mekanisme pelaporan gratifikasi adalah disampaikan kepada KPK RI paling lambat 30 hari kerja sejak Gratifikasi di terima,” terangnya

“Disampaikan kepada KPK Melalui UPG dalam Jangka 10 hari Kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima,” tambahnya.

Baca juga:  BKPSDM Bakal Evaluasi Guru Kontrak yang Berdemo di Disdik

Sanksi Pidana

Sanksi ASN yang kedapatan menerima gratifikasi akan diberi sanksi pidana sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi Penerima Gratifikasi.

“Yang tidak melaporkan gratifikasi yang di anggap suap sesuai batas waktu yang ditentukan adalah pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun,” paparnya.

“Dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah,” lanjutnya.

Baca berikutnya: Awas! Pejabat Negara Minta THR, Bisa Dipenjara

Terkini

Mal Hingga Cafe di Makassar Wajib Tutup Jam 8 Malam

Aktivitas usaha di Kota Makassar sebelumnya dibatasi hingga pukul 22.00 wita, kini hanya sampai pukul 20.00 wita.

Populer

Berita Terkait