LAYAR.NEWS, Makassar — Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan, Soetarmi, telah melaksanakan agenda penerangan hukum di perusahaan BUMN. Yakni PT Pelindo Jasa Maritim (PJM).
Kegiatan ini merupakan upaya dan komitmen Kejaksaan RI dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara khususnya pejabat dan karyawan di internal PT PJM. Kegiatan ini digelar pada Kamis, 5 September 2024.
Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi selaku mempresentasikan materi dengan pendekatan atau tema Budaya Siri’ Solusi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan bahaya laten terjadi di semua lini. Termasuk di Pelindo yang mengelola layanan pelabuhan.
Menurutnya, korupsi telah sejak lama terjadi di Indonesia. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.
“Indonesia ini sudah darurat korupsi. Makanya Undang-undangnya, namanya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pakai kata pemberantasan. Sekarang sudah dilakukan oleh tiga APH, ada Kejaksaan, Kepolisian dan KPK,” kata Soetarmi dalam siaran pers yang diterima, Kamis malam.
Soetarmi menjelaskan walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan lebih dari empat dekade, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung. Bahkan ada kecenderungan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga semakin mempersulit penanggulangannya.
Menurutnya, budaya Siri yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bugis-Makassar, mengajarkan pentingnya harga diri, empati, dan perilaku terpuji.
“Nilai-nilai siri dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis-Makassar, baik di Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Siri’ membantu menjaga keseimbangan hubungan sosial dan memperkuat integritas individu dan kelompok,” jelasnya.
Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan korupsi di PT SPJM, Soetarmi meminta jajaran direksi melakukan peningkatan integritas pegawai dengan pendekatan agama, pengawasan secara berlanjut.
“Selain itu bisa meningkatkan budaya patuh di setiap lini, meningkatkan kerjasama dengan APH. Serta mengikuti sosialisasi, seminar atau pelatihan pencegahan tindak pidana korupsi, seperti yang dilakukan hari ini,” pesan Soetarmi.
