fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Sosialisasikan Tentang Bantuan Hukum

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, MAKASSAR – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 07 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan bantuan hukum, di hotel Grand Maleo jalan pelita raya Makassar, Sabtu (12/02/2022).

Sosialisasi Perda tersebut merupakan sosialisasi angkatan pertama tahun 2022 yang menghadirkan dua narasumber diantaranya, Kepala Bagian (Kabag) hukum Pemkot Makassar, Andi Hikma Rezkiani Nur, dan Abd Gaffur I yang merupakan Ketua PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Makassar. 

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo mengatakan dengan hadirnya Perda tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk meminta bantuan hukum ke Pemerintah Kota Makassar. Khususnya masyarakat kurang mampu kerap kali kesulitan dalam mengakses bantuan hukum.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Hadiri Apel Siaga GAMKI di Toraja Utara, Gibran Minta Ciptakan Pemilu Damai 

“Apa lagi masyarakat Makassar dibagian utara, pasti sangat membutuhkan bantuan hukum, karena kerap terjadi perang kelompok” ungkap Politisi Partai Nasdem itu.

Lebih lanjut, RL Akronim nama dari Rudianto Lallo menjelaskan kehadiran perda tersebut menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga harus memahami betul ketentuan ini.

Baca juga:  Perwali No 36, DPRD Minta PNS Rapid Test Massal

“Oleh karena itu, kehadiran perda ini menjadi acuan pemerintah kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Narasumber pertama yang merupakan Kepala Bagian (Kabag) hukum Pemkot Makassar, Andi Hikma Rezkiani Nur mengatakan, bahwa ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota.

Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan.

Baca juga:  Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan COVID-19, DPRD Bentuk Pansus

Syarat kedua, foto copy KTP sebagai bukti bahwa pemohon adalah warga Kota Makassar, foto copy Kartu Keluarga, menyertakan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, dan menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara

ADVERTISEMENT

“Jadi syarat-syarat di atas harus di penuhi agar kami di pemkot bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat” ungkapnya

Senada dengan Ketua DPRD Makassar, Ketua PBH (Pusat Bantuan Hukum) Peradi Makassar, Abd Gaffur mengaku Pemerintah Kota makassar memliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kota makassar.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Perjuangan Berat Timnas Menanti di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

Secara peringkat dunia perjuangan Indonesia memang berat untuk bisa langsung lolos dari babak ketiga karena bercokol dengan sejumlah negara kuat Asia.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT