LAYAR.NEWS, Makassar — Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja (LHPK) Semester II Tahun 2023 dari Pemerintah Kota Makassar. Penyerahan dokumen tersebut dilakukan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada Jumat, 19 Januari 2024.
Dokumen LHPK diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Amin Adab Bangun, Ketua DPRD Makassar dan Pj Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra.
Hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kota Makassar oleh BPK mengungkap beberapa poin yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut. Fokus pemeriksaan melibatkan efektivitas upaya dalam pengelolaan mandatory spending, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbaikan database, persampahan, dan mobilitas penduduk.
Firman Hamid Pagarra, merespons beberapa rekomendasi tersebut, menyatakan komitmennya untuk segera membenahi dengan membangun koordinasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kami menerima beberapa rekomendasi dari BPK. Rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh SKPD terkait dalam waktu tertentu. Saya berterima kasih atas masukan yang sangat berharga ini,” ujar Firman.
Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Amin Adab Bangun, menambahkan bahwa manfaat sebenarnya dari pemeriksaan bukan hanya pada temuan atau rekomendasi, melainkan bagaimana pemerintah dan pimpinan menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan proses sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut.
“Kami berharap DPRD dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan,” tambahnya.