LAYAR.NEWS, Makassar — KPU Sulsel turun tangan untuk membantu KPU Palopo menyelesaikan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo 2024, di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menjelaskan, pihaknya mengambil alih perkara sengketa hasil Pilwalkot Palopo, karena tiga ketua dan anggota KPU Palopo diberhentikan melalui hasil sidang Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).
“KPU RI menindaklanjuti keputusan DKPP dengan memberhentikan tiga orang, 1 ketua dan 2 anggota KPU Palopo,” kata Hasbullah, Kamis 6 Februari 2024.
Seperti diketahui, DKPP memutuskan memecat tiga komisioner KPU Palopo yang dipecat adalah Irwandi Djumadin selaku ketua dan Muhadzir Hamid serta Abbas Djohan selaku anggota.
Ketiganya dipecat DKPP setelah diadukan melanggar kode etik karena meloloskan Trisal Tahir sebagai calon wali kota dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.
Hasbullah menambahkan, karena di KPU Palopo tersisa dua orang komisioner yang masih aktif, sehingga dianggap tidak kuorum dalam mengambil keputusan, KPU RI telah mengeluarkan surat pengambilan alih sementara.
“Kalau tidak kuorum karena ada anggota diberhentikan, itu akan diambil alih oleh satu tingkat diatasnya,” jelasnya.
Terkait dengan gugatan sengketa hasil Pilwalkot Palopo yang bergulir di MK, Hasbullah mengatakan, pihaknya telah mengutus Upi Hastati sebagai Komisioner KPU Sulsel untuk membantu KPU Palopo menghadapi sidang di MK.
“Karena MK menyetujui masuk di pembahasan pokok perkara, besok sudah mulai sidang lanjutan untuk mendengarkan alat bukti termasuk menghadirkan saksi ahli maupun saksi fakta. KPU siapkan tiga saksi ahli dan 1 saksi fakta,” ujarnya.