fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Lapak Kanrerong Karebosi Harus Gratis, DPRD Bakal Sidak

Promo

ADVERTISEMENT

Layar.news, Makassar – Komisi B DPRD Kota Makassar akan menindak lanjuti aduan sejumlah pedagang terkait adanya pungli di kawasan kuliner Kanrerong Karebosi.

Anggota komisi B DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat menuturkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Kota Makassar terkait dugaan tersebut.

“Kita nanti akan turun sidak,” tegas Nurul, Rabu (16/9)2020.

ADVERTISEMENT

Dugaan pungli mencuat setelah adanya laporan sejumlah pedagang yang harus membayarkan sewa lapak hingga Rp6-8 juta pertahun kepada pengelola.

Baca juga:  Rapat Konsolidasi DPRD-Pemkot, Desak Pemkot Tegas Dalam Penanggulangan Dampak Covid-19

Politikus dari Fraksi Golkar ini menjelaskan, lapak tersebut harusnya digratiskan. Sebagai konsekuensi penggantian lapak pedagang kaki lima di Jalan Sunu samping Masjid Al-Markaz saat Wali Kota masih dijabat Danny Pomanto.

Namun kuat dugaan sewa lapak dilakukan setelah para pedagang yang mendapat kompensasi menyewakan lapaknya kepada pedagang lainnya.

ADVERTISEMENT

“Laporannya kan begitu, banyak awal mulanya pedagang ini yang sewakan, mulaimi banyak disewakan juga, tapi itu semestinya harus gratis,” jelas Nurul.

Baca juga:  Meski Harganya Selangit, 7 Tanaman Hias Ini Masih Banyak Diburu

Terpisah, saat dikonfirmasi Kapala Dinas Koperasi Kota Makassar, Evi Aprialty mengatakan, pihaknya masih melakukan sejumlah peninjauan tentang dugaan pengalihan kios tersebut.

Ia mengaku masih ada sejumlah lapak yang belum sepenuhnya diperiksa oleh pihaknya.

ADVERTISEMENT

“Saya sudah lama menegur kepala UPTD laporan-laporan tentang uang penyewaan, saya malah tanya langsung kepada pemilik, mereka nyatakan tidak,” ujarnya.

Evi mengatakan, ada ketakutan pedagang jika ada loporan pengalihan pemilik atau diperjual belikan sehingga Evi mencurigai sejumlah pedagang tak jujur.

Baca juga:  Ketua IKA PNUP: Alumni Harus Mampu Tunjukkan Kompetensi

Hal ini masih memerlukan penyelidikan lebih jauh. Pasalnya, menurut regulasi kios di kawasan Kanrerong memang tidak bisa diperjualbelikan.

“Kami perlu laporan dan bukti, karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Tentang kepemilikan itu sudah ada sejak belum dipindahkan kembali ke Dinkop yaitu bulan Desember 2018. Banyak kios yang saya mau tertibkan, tarutama pengguna yang lama tidak menjual di kios itu lagi,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Sosialisasi Operasi Patuh Pallawa 2024 di Makassar Hingga ke Warkop

LAYAR NEWS, Makassar - Memasuki hari ketiga Operasi Patuh Pallawa 2024, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar melaksanakan sosialisasi kepada...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT