LAYAR.NEWS, MAKASSAR – Sebanyak 73 peserta seleksi terbuka lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kota Makassar mengikuti tahap seleksi akhir, yakni uji kompetensi.
Uji kompetensi atau assesment ini berlangsung selama empat hari, Senin – Kamis (6-9/12/2021), di Gedung Iptkes Universitas Hasanuddin (Unhas).
Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Prof Aminuddin Ilmar mengatakan, para peserta sebelumnya telah mengikuti tahapan pemeriksaan makalah, wawancara dan rekam jejak.
Uji assesment terdiri terdiri dari assesment pribadi dan assesment kelompok.
“Assesment pribadi itu untuk lebih melihat pada kompetensi kapasitas yang bersangkutan, sementara asessement kelompok lebih melihat bagaimana dia bekerjasama. Jangan sampai kan ada orang ego sektoral masing-masing tidak mau bekerjasama dengan orang lain itu juga menjadi penilaian juga,” terangnya.
Nilai assesment para peserta, lanjutnya, akan digabung dengan nilai uji seleksi tahap sebelumnya untuk mencari tiga orang calon pejabat definitif.
Tiga nama dengan nilai tertinggi kemudian disetor ke Wali Kota Makassar untuk ditentukan salah satunya sebagai pejabat dedinitif.
“Nanti kita total yang akan mempersoleh angka nilai tertinggi, itulah yang akan masuk tiga besar. Nah tiga besar itulah menjadi wewenang wali kota untuk memilih,” jelasnya.
“Kami diberikan wewenang oleh wali kota itu adalah mendorong tiga besar tiga itu,” tambah Prof Aminuddin.
Prof Aminuddin mengatakan, jika minggu ini nilai uji assesment telah keluar, maka pekan depan pengumuman hasil lelang jabatan akan diumumkan.
“Kalau minggu ini kita bisa selesaikan nilai assesment nya maka insyallah paling lambat minggu depan karena pak wali merencanakan pelantikan sebelum tahun baru. bulan ini sebelum berakhir tahun ini itu sudah ada pejabat definitif yang akan dilantik,” tuturnya.
Saat ini ada 24 jabatan tinggi pratama yang lowong di lingkup Pemkot Makassar. Mereka antara lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Inspektorat, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Kepala Dinas PU (DPU), dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
Kemudian Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Kepala Dinas Pariwisata (Dispar).
Selanjutnya Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Penataan Ruang (DTR), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), dan kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Lalu Kepala Dinas Perdagangan (Disdag), Kepala Dinas Pertanahan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan terakhir jabatan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Baca berikutnya: Danny Sebut Malam Ini Puncak Pasang Air, Warga Diminta Waspada