Layar.news, Makassar – Ketua Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Sampara Sarif menegaskan bahwa proyek strategis nasional, Makassar New Port (MNP) harus tetap berjalan karena manfaatnya bagi masyarakat.
Meski begitu kata dia, masyarakat sekitar wilayah penambangan pasir di Kepulauan Sangkarrang harus segera diberi pemahaman terkait manfaat itu.
Karena semua yang dilakukan pihak penambang yakni PT Banteng Laut Indonesia, sudah sesuai SOP dan memiliki izin yang lengkap.
Ia mengatakan, oknum yang selama ini selalu memprovokasi warga dengan mengatakan akan terjadi abrasi dan menyebabkan wilayah tempat tinggal mereka tenggelam untuk segera diberi tindakan tegas.
“Pihak-pihak terkait juga mesti melakukan sosialisasi lagi yang lebih masif, terutama terkait dampak penambangan yang dilakukan terhadap warga dan wilayah Kepulauan Sangkarrang itu sendiri” tegas Sampara.
Menurutnya, menjadi tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman yang benar ke masyarakat wilayah Kepulauan Sangkarrang.
Pihaknya berharap dengan melakukan sosialisasi kembali, akan menghindarkan masyarakat dari informasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab, sehingga mudah terprovokasi.
Tetapi sekali lagi ditegaskan Sampara, proyek MNP harus tetap berjalan karena merupakan salah satu proyek strategis nasional dan kemanfaatannya bagi masyarakat.
Namun, keluhan warga tetap harus diperhatikan. Perlu ada solusi yang cepat dan tepat dan tidak ada yang mau dikorbankan.
“Selama ini, nelayan tetap harus dipertimbangkan apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang berat bagi berbagai pihak,” ujarnya.
Penambangan Sudah Sesuai Aturan
Sementara itu, Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin menegaskan sudah melakukan berbagai upaya agar keluhan masyarakat Kecamatan Kepulauan Sangkarrang terkait penambangan pasir terakomidir.
Menurut Arwin, pihaknya bahkan sudah melakukan upaya terbaik, diantaranya untuk tidak pernah luput dari mitigasi terhadap lingkungan sekitarnya, dalam pembangunan MNP.
“Kami selalu berusaha memperkuat ekosistem laut dengan menggunakan material alam, di mana sistem konstruksi menjadi habitat baru bagi ikan-ikan yang ada,” katanya, Sabtu 25
Selain itu juga lanjut dia, pihaknya telah membuat causeway yang juga berfungsi sebagai groin untuk mengurangi dampak sedimentasi Sungai Tallo.
Serta membuat breakwater untuk mengurangi dampak abrasi dan keselamatan pelayaran maupun nelayan saat musim ekstrim akibat gelombang.
“Kami juga memasang silt curtain demi meminimalkan pencemaran, kekeruhan air laut saat konstruksi,” sebut Arwin.
Pihaknya juga senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah serta berinteraksi dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), peningkatan ekonomi rakyat dan lain sebagainya.
Terkait pemakaian material pasir laut, Arwin mengatakan bahwa kegiatan itu juga dilakukan sudah sesuai prosedur.
“Mulai dari kelayakan lingkungan, perizinan, CSR, hingga pengawasan dan lainnya. Kami selalu berupaya untuk mengikuti prinsip taat aturan,” tukasnya.
Adapun mengenai persoalan pemindahan lokasi penambangan pasir yang diminta oleh warga Sangkarrang dalam setiap aksi demonya kata Arwin, tidak bisa sembarangan karena lokasinya telah diatur dalam Perda Sulsel.
Disamping itu harus memiliki izin yang lengkap mulai dari AMDAL, izin tambang, izin kerja keruk.
Bahkan sebelum dilakukan kegiatan terlebih dahulu dilakukan survei bersama untuk memastikan koordinat lokasinya benar-benar berada dalam zona RZWP-3K.
Pengawasan Terhadap Kontraktor
Adapun jalurnya dari dan menuju lokasi penambangan adalah jalur resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu melaui rute internasional.
“Pihak Navigasi sangat hati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi, tentunya menyangkut keamanan dan keselamatan pelayaran,” ujarnya.
Salah satu kontraktor yang melaksanakan pengangkutan pasir terpantau secara internasional.
“Kami pun melakukan pemantauan yang sangat ketat di mana perlintasannya (kapal penambang) selalu termonitor, melenceng satu inchi saja langsung ada peringatan,” ungkapnya.