fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Masih Banyak TPS yang Tak Ramah Difabel di Pemilu 2024, Ini Catatannya

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Makassar – Pelaksanaan Pemilu 2024 pada, 14 Februari, telah selesai. Namun masih banyak hal-hal teknis yang dianggap kurang memadai khususnya bagi difabel dalam proses perjalanan pemilu hingga puncak pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di banyak daerah.

Berdasarkan pemantauan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB Indonesia), Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM, ditemukan sejumlah fakta pemungutan suara masih belum sepenuhnya inklusif bagi difabel atau penyandang disabilitas.

Menurut Ranie Ayu Hapsari dari Pusat Rehabilitasi Yakkum, hak politik difabel telah dijamin Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang seharusnya mutlak diberikan, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Terlebih jika melihat kembali UU Pemilu, aksesibilitas dan akomodasi yang layak wajib diberikan untuk kemudahan difabel dalam menggunakan hak pilihnya. 

ADVERTISEMENT

Namun menurutnya, pada pemilu ini masih ada keterputusan antara kebijakan yang ada dengan implementasi di lapangan. “Faktanya hasil pemantauan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu abai terhadap pemenuhan hak tersebut. Pesta demokrasi yang seharusnya dinikmati oleh semua orang, nyatanya tidak bagi difabel,” kata Ranie dalam siaran pers yang diterima, Jumat, 16 Februari 2024.

Dalam pemantauan pemungutan suara yang dilaksanakan di lebih 223 TPS di 20 Provinsi, masih ditemukan beberapa catatan yang menyebabkan hambatan signifikan bagi pemilih difabel dalam memanfaatkan hak pilih mereka. Pertama, rata-rata tempat atau bangunan yang dipilih sebagai lokasi TPS adalah lokasi yang tidak mudah diakses difabel. 

Baca juga:  Makassar jadi Kota Low Carbon City, ini Paparan Danny di USAID Clean Cities Blue Ocean

Di sebagian besar lokasi pemantauan, TPS berada di gedung/bangunan yang cukup tinggi dengan akses tangga. Tak sedikit pemilih difabel yang harus mengandalkan bantuan petugas ketika hendak melakukan pencoblosan, bahkan ketika hendak masuk ke lokasi TPS. 

ADVERTISEMENT

Ditemukan pula sejumlah kejadian dimana pemilih difabel harus memilih di luar bilik suara dan di luar TPS karena kesulitan mengakses, dan pencoblosan disaksikan oleh banyak orang. Tentunya hal ini melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana aturan penyelenggaraan Pemilu. 

Kejadian ini ditemukan salah satunya di TPS 020 Baturan, Sabdodadi Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kedua, ketiadaan alat bantu pencoblosan berupa template braille untuk kertas suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dikeluhkan oleh pemilih difabel sensorik penglihatan/netra sebagai pengabaian penyelenggara pemilu atas jaminan bagi mereka untuk dapat memilih secara mandiri.

Di semua lokasi TPS yang terpantau, alat bantu bagi pemilih difabel sensorik netra yang tersedia hanya ada template braille untuk kertas suara Presiden dan Wakil Presiden, serta kertas suara DPD RI. Desain kertas suara juga tidak dipersiapkan agar pemilih dapat membedakan posisi dan letak kertas suara terhadap template yang disediakan. 

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Ini Jadwal dan Penyebab 10 TPS di Makassar PSU

Sehingga meski template telah tersedia, tetap saja pemilih dengan hambatan penglihatan masih tetap membutuhkan seseorang, baik petugas KPPS ataupun keluarga untuk sekedar memasangkan kertas suara pada template yang telah tersedia. Hal ini tentu memberi peluang besar atas pelanggaran kerahasiaan memilih.

Di sejumlah tempat, ditemukan pula petugas KPPS hanya memperbolehkan pemilih difabel sensorik netra hanya bisa mencoblos dua surat suara saja, yakni Presiden dan DPD. Sementara tiga surat suara yang lain tidak diberikan karena petugas KPPS berdalih kalau peraturan KPU tidak mengizinkannya. 

Hal ini telah dengan nyata menghilangkan hak memilih bagi difabel netra untuk memilih calon legislatif DPR RI pusat hingga ke Kabupaten. Temuan ini salah satunya terjadi di TPS 03 jalan Nusakambangan, Denpasar Barat.

Mereka juga juga menemukan kurangnya pembekalan bagi petugas KPPS terhadap kelompok pemilih rentan. Dalam sejumlah kecil temuan, kami mengapresiasi inisiatif KPPS yang mendatangi masyarakat pemilih difabel atau pemilih rentan lainnya di tempat tinggal untuk melakukan pencoblosan. 

Dalam banyak kasus, sayangnya asas kerahasiaan dan kebebasan ini rentan terlanggar, karena saat mencoblos, pemilih disaksikan petugas. Di lebih banyak kasus, petugas KPPS sayangnya banyak menunjukkan sikap yang tidak mengakomodasi kebutuhan pemilih difabel.

Baca juga:  Segini Total Warga Binaan Lapas Narkotika Gowa yang Ikut Pemilu 2024

Nur Syarif Ramadhan, Eksekutif Nasional Formasi Disabilitas menegaskan bahwa temuan-temuan di atas baru sebagian kecil dari hasil pemantauan. Hingga saat ini, data dari masing-masing TPS dan wilayah pemantauan tengah dianalisa dan diolah. Masih banyak informasi dan temuan dari pemantau di lapangan terkait pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilihan berlangsung.

“Temuan ini masih sebagian kecil. Para pemantau dalam proses penginputan data dan mengirim nya ke Tim aksi kolektif. Kemungkinan masih banyak temuan-temuan lain yang akan muncul,” Syarif menerangkan.

Sementara itu, M. Joni Yulianto, Direktur SIGAB Indonesia menuturkan penyelenggaraan Pemilu 2024 ini mengalami kemunduran. Pelaksanaan dan pemberian akomodasi bagi pemilih difabel tidak dipersiapkan dengan serius, meski aturan yang ada sudah memandatkan. 

Selain itu keseluruhan temuan-temuan dari pemantau aksi kolektif yang bertugas akan ditindaklanjuti, terutama kepada penyelenggara Pemilu untuk perbaikan di masa mendatang. “Temuan awal dari pemantauan ini mengkonfirmasi betapa keberadaan difabel belum menjadi arus utama dalam penyelenggaraan pemilu,” tegasnya. 

“Temuan survey beberapa minggu lalu yang kami lakukan, ditambah temuan pemantauan ini mengkonfirmasi bahwa pemilih rentan, termasuk difabel, masih menjadi pemilih kelas dua. KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara  tentu berkewajiban untuk menindaklanjuti temuan ini sebagai perbaikan,” imbuhnya menyudahi. 

(Sumber foto: Bawaslu RI)

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Gebrakan Asmo Sulsel, Kenalkan Seri Terbaru Honda BeAT di Ambon

Astra Motor Sulawesi Selatan main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, meluncurkan All New Honda BeAT series terbaru
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT