LAYAR.NEWS, Jakarta — Peluang curah hujan tinggi pada akhir tahun 2024 ini, membuat pemerintah pusat dan daerah merespon cepat dengan berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi bencana.
Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Antisipasi Curah Hujan di Jabodetabek yang dihelat di Kantor Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Selasa, 10 Desember 2024.
Menko PMK Pratikno, yang memimpin rapat kali ini mengatakan, pemerintah akan berupaya melakukan mitigasi untuk meminimalisir dampak bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi.
“Akan dilanjutkan terus modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB dan BMKG modifikasi ini akan mengurangi curah hujan yang berlebihan tidak bisa meniadakan tidak mungkin tapi mengurangi,” ucap Pratikno dalam siaran pers BNPB yang diterima, Rabu, 11 Desember 2024.
“Kesiapsiagaan petugas teknis di lapangan, jangan sampai lengah. Apel siaga akan terus dilakukan secara rutin. Dalam minggu ini akan dibentuk posko bersama, pihak-pihak terkait di BNPB agar mudah dimonitor dari waktu ke waktu,” imbuhnya.
Pratikno berharap, dari sejumlah langkah yang telah diupayakan tersebut dapat meminimalisir dampak yang akan datang. “Seandainya banjir tidak terhindarkan, kita siap siaga untuk merespon cepat agar beban masyarakat bisa diminimalisir,” tegas Pratikno.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) menjadi salah satu langkah efektif dalam rangka mengurangi curah hujan yang turun.
“Kita harapkan bisa mengurangi jumlah hujan yang turun secara ekstrem, yang kita lihat di Jakarta satu dua hari ini salah satu bukti bahwa OMC tepat atau berhasil dilaksanakan,” ujar Suharyanto
“Jakarta sudah melaksanakan, jika masih kurang dan ancaman banjirnya diprediksi bisa datang dan diperlukan OMC terbang malam, silakan. Jawa Barat sudah menetapkan siaga darurat satu prov, nanti di titik-titik mana berdasarkan perkiraan dan rekomendasi BMKG, kita akan adakan OMC secara masif,” tambahnya
Selain itu, BNPB akan memberikan dukungan berupa logistik dan peralatan khususnya bagi BPBD yang daerahnya berpotensi terjadi banjir. “BNPB siap memberikan penebalan logistik dan peralatan dan anggaran, mekanisme ada sesuai perundang-undangan,” kata Suharyanto.
Khusus di Jawa Barat kata Suharyanto, telah diberikan dukungan tersebut beberapa waktu lalu. Namun BNPB tetap akan memberikan kembali jika ada kebutuhan yang belum terpenuhi.
“Mungkin ada yang belum terdukung, silakan masing-masing evaluasi kondisi logistik peralatannya dan dalam kesempatan pertama bisa mengajukan (ke BNPB),” tuturnya.
Upaya berikutnya adalah dengan melakukan apel kesiapsiagaan baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Apel ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana kekuatan sarana dan prasarana serta kemampuan dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam menghadapi potensi bencana banjir.
“Segera laksanakan apel kesiapsiagaan, di beberapa wilayah sudah, Jakarta Jawa Barat Banten, yang belum segera laksanakan. Untuk aktifkan kembali sarana prasarana dan personil dalam rangka mengatasi kemungkinan banjir besar,” ungkap Suharyanto.
Selanjutnya Kepala BNPB mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan agar segera bergabung dalam Posko yang ada di BNPB guna berkoordinasi dalam penanganan secara bersama-sama yang lebih efektif.
“BNPB mempunyai sarana yang cukup lengkap untuk monitor perkembangan situasi bencana, masing-masing kementerian lembaga terkait mengirimkan personelnya,” terangnya.
Kami akan bersurat, personelnya duduk bersama di BNPB supaya setiap adanya perkembangan terkait bencana kita bisa secara cepat dan efektif meresponnya,” Suharyanto menyudahi.