LAYAR.NEWS – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan untuk program vaksinasi Covid-19.
Diketahui, Pemerintah menargetkan pemberian vaksin terhadap 181,5 juta penduduk Indonesia. Terhitung mulai Januari 2021 hingga Maret 2022.
Untuk menjalankan progam vaksinasi tersebut, Budi lebih memilih menggunakan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai lebih akurat.
“Datanya juga biar enggak salah gimana, saya udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di crossing-crossing data dukcapil,” ungkapnya dikutip dari CNN Indonesia, Sabtu (23/01/2021).
“Aku pakai datanya KPU. Kita ambil KPU manual, kemarin baru pemilihan itu Jabar, kayaknya itu yang paling current, based-nya untuk rakyat di atas 17 tahun,” imbuhnya.
Lebih lanjut Budi mengatakan pada distribusi 1,2 juta vaksin tahap pertama beberapa waktu lalu menemui sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya terkait tempat penyimpanan vaksin.
Ia menyebut, lemari cold chain yang digunakan untuk penyimpanan vaksin tidak mencukupi.
Kapasitas yang tak mencukupi itu menurutnya karena vaksin untuk penyakit lainnya menumpuk di tempat penyimpanan.
“Kenapa bisa penuh? Salah hitung. Ini masih di provinsi lho. Setelah dilihat, saya baru tahu, setiap tahun kita vaksinasi reguler setiap tahunnya antara 130-200 juta. Vaksin TBC, polio, difteri dan sebagainya,” kata dia.
Ia mengatakan, vaksin-vaksin penyakit lain itu menumpuk lantaran kurang digunakan sejak Covid-19 di Indonesia.
“Rupanya karena tahun kemarin Covid, jadi vaksinasi kurang tuh posyandu-posyandu. Akibatnya vaksin enggak kepake, ditaruh di lemari es di sana, begitu kita kirim penuh, sudah ada barangnya disimpan. Jadi chaotic,” kata dia.
