LAYAR.NEWS, Makassar — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan mendesak pemerintah untuk segera mencabut aturan tentang penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja. Pemerintah diketahui telah resmi menerbitkan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
Salah satunya penggunaan alat kontrasepsi. Pemerintah mengklaim bahwa program itu untuk kesehatan reproduksi. PP yang sudah diteken Presiden Joko Widodo menuai kontroversi. Regulasi ini memperoleh kecaman dari publik lantaran terkesan permisif terhadap pergaulan bebas.
Aturan tentang penggunaan alat kontrasepsi termaktub dalam Pasal 103 ayat 1 dan 4, yang isinya mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi para remaja dan anak sekolah. Merespons itu, MUI Sulsel pun menerbitkan pernyataan sikap yang mengkritik pemerintah mengenai PP yang dinilai merusak tatanan sosial.
Dilansir dari laman resmi MUI Sulsel, Rabu, 14 Agustus 2024, berikut petikan Pernyataan Sikap MUI Sulsel dengan Nomor: B-051/DP.P.XXI/VIII/2024.
“Bahwa Peraturan Pemerintah tersebut berpotensi disalahgunakan untuk melegalkan perzinahan. Dalam islam zina adalah perbuatan yang keji merusak diri sendiri dan tatanan sosial masyarakat.
Perbuatan zina adalah penyebab murka Allah Swt di dunia dan akhirat, karena terjadi pergaulan seks bebas tanpa nilai-nilai agama dan budaya merusak kesehatan mental dan mengancam kesehatan reproduksi manusia.
Karena itu Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada pemerintah mencabut pasal tersebut dengan mengganti kepada hal-hal yang sifatnya edukatif.
Kepada seluruh anak-anak generasi bangsa agar menjaga diri dari bahaya pergaulan bebas yang dapat mendatangkan mudharat bagi kita. Demikian pula kepada semua orang tua dan para guru, mari kita jaga anak kita berlanjut masa depan dunia dan akhirat.”
