Layar.news – Di Kota Makassar, ada sebuah ruas jalan umum yang panjangnya sekitar 5-6 KM. Lumayan lebar karena pada setiap sisinya bisa tersedia 4-5 lajur dan di tengahnya berisi taman kecil memanjang dan barisan pepohonan yang sudah lumayan rimbun, namanya Jalan A. P. Pettarani.
Ruas jalan ini mulus, nyaman dan lapang, serta strategis karena terhubung langsung dgn mulut jalan tol, sehingga pada kedua sisinya tumbuh perkantoran dan hotel-hotel, serta menjamur tempat usaha-usaha, kecil, menengah dan besar.
Jalan ini bisa disebut etalase yang paling representatif tentang kemajuan Kota Makassar.
Agak padat di sore hari, kadang tersendat, pada jam-jam pulang kerja, air tergenang pada bbrp titik saat musim hujan.
Sejumlah bangunan liar pedagang kaki lima yang agak semrawut di sebagian kecil sisinya, itu sedikit soal yg menghiasi ruas jalan ini, tapi hanya butuh kemauan dan keseriusan pemerintah Kota untuk mengatur dan lebih tegas sehingga soal-soal itu bisa selesai.
Lalu, tiba-tiba, entah ide dari siapa, pengusaha atau pemda, atau apa masalah serius yg hendak diselesaikan terkait jalan itu?
Pada tahun 2018 dicanangkan proyek Jalan TOL Layang (Fly Over) di atas jalan A.P. Pettarani, panjangnya sek 4-5 KM, yang diawali dari ujung jalan Tol Reformasi melintang ke Selatan.
Proyek ini dimulai dan berjalan tanpa hambatan yang berarti, biasanya yang ribet pembebasan lahan, tapi proyek ini aman dari soal itu, karena proyek ini dilaksanakan dgn mengangkangi jalan yang merupakan tanah negara.
Yang ribet dan ruwet, pengendara yang selama ini terbiasa jalanan lebar dan mulus di jalan itu, terpaksa harus menghadapi jalan yang bergelombang dan sempit berliku.
Belum lagi, usaha-usaha yang selama ini ada pada kedua sisi jalan itu, terutama yang kecil dan menengah tampak terengah-engah, bahkan sebagian collapse.
Juga, ternyata sejumlah ruas jalan yang terhubung langsung di sekitar Jalan Pettarani menjadi padat tersendat, karena jalan-jalan itu menjadi semacam alternatif untuk hindari Jalan Pettarani.
Singkatnya, ada social cost dan ketidak-nyamanan yang nyata akibat proyek tersebut, yang kompensasinya justru tidak nyata.
Bila nanti, proyek Fly Over ini selesai dan berfungsi secara baik, maka itu akan menjadi proyek yang sungguh sempurna, karena bagi pemerintah, berarti ada investasi baru yang terealisasi dan juga merupakan pembangunan yang nyata, monumental.
Bagi pengusaha (pemodal proyek), itu sayap usaha tambahan dan sumber cash flow harian nantinya.
Bagi sebagian rakyat, mungkin itu bisa jadi kebanggaan, karena hadirnya ornamen baru kota, berupa jalan bersusun, keren.
Hanya saja, mesti disadari bahwa jalan mulus dan melayang itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 atau lebih dan yang penting, harus bayar.
Bagi yang tidak masuk kategori itu, lewat di bagian bawah saja, dengan pemandangan bagus berupa tiang-tiang besar di tengah jalan, agak menyempit dan berliku pada beberapa titik, dan semoga saja sudah mulus kembali jalannya.
Bagi usaha-usaha yang berdiri pada kedua sisi jalan, mesti melakukan banyak penyesuaian, artinya tambahan pembiayaan, karena sudut pandang berubah drastis pada lokasi sepanjang jalan itu, terutama soal parkir.
Mungkin, proyek dengan jenis dan cara berfikir seperti itu, terutama tanpa hambatan yang berarti, yang ingin didorong oleh lahirnya OMNIBUS LAW (UU Ciptaker).
Hal itu juga, bisa berarti telah bergesernya tafsir tentang Keadilan Sosial, yaitu menjadi “Adil sesuai kemampuan”. Wallahu Alam!
Senin, 19 Oktober 2020
Ni’matullah
(Warga Kota Makassar)
