fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Pajak Hiburan di Makassar Naik, Pemkot Telaah Kemungkinan Penurunan

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Makassar – Kenaikan pajak hiburan di Kota Makassar jadi polemik. Keluhan disampaikan pelaku usaha pariwisata yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), dan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI).

Kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen bukan hanya berpolemik di Makassar, tapi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Kebijakan itu merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 58 Poin 2. Wali Kota Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang telah menampung keluhan tersebut berjanji untuk mencermati ulang aturan tersebut. 

Sehingga pemerintah kota akan menindaklanjuti keluhan pelaku usaha industri pariwisata sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apalagi Mendagri telah menerbitkan surat edaran tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Anggaran Pilwali Makassar Diusul Rp64 Miliar dengan Skema 7 Pasangan Calon

“Solusinya kita telaah dulu surat dari Mendagri. Kita ikuti itu, salah satunya dimungkinkan untuk diturunkan, tapi berapa penurunannya menurut undang-undang itu masih kita bahas,” tegas Danny Pomanto dilansir dari laman resmi Pemkot Makassar, Jumat, 26 Januari 2024. 

Danny tidak menampik kenaikan pajak hiburan hingga 75 persen cukup memberatkan pelaku usaha. Karena itu pihaknya akan menelaah kembali besaran pajak yang telah ditetapkan. “Kalau terlalu tinggi kepatuhan wajib pajak rendah. Itu masalahnya, kalau terlalu rendah juga ekonomi tidak maksimal,” ujarnya.

Baca juga:  Pulihkan Ekonomi, Akan Ada "Ojol Day" di Makassar

Menurut Danny pembagiannya memang mesti dicermati agar tak ada yang merasa diberatkan. “Jadi memang porsi itu harus lewat penelitian agar justru kekuatan fiskal kita jadi pemicu dan pemacu naiknya pertumbuhan ekonomi kita. Jadi angkanya harus dianalisa,” tambah Danny Pomanto.

ADVERTISEMENT

Namun begitu untuk sementara waktu pihaknya masih menerapkan peraturan daerah yang baru karena telah disahkan oleh DPRD Makassar. Sementara, Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga meminta Pemkot Makassar merevisi kembali regulasi yang mengatur tentang penarikan pajak hiburan 75 persen.

Baca juga:  Ranperda Pembangunan Jangka Panjang Makassar 2025-20245 Sudah Ketuk Palu

Ia pun menyambut baik respon Wali Kota. “Mudah-mudahan ini kabar yang bagus dan membuat suasana kita kondusif, AUHM kondusif, PHRI kondusif, GIPI kondusif dengan respon dari pak Wali yang sangat luar biasa,” ungkapnya Anggiat.

Bahkan pihak PHRI, AUHM, bersama GIPI juga meminta agar pajak hiburan malam turun ke angka 10 persen. “Kemarin saja 25% kita sudah ngos-ngosan. Itu 25% saja sudah ngos-ngosan, loyo-loyo, jadi memang idealnya pajak itu yah 10% kalau kita bicara ideal,” tutup Anggiat.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Jadwal Lengkap Piala Presiden 2024

Turnamen pramusim paling dinanti di Indonesia, Piala Presiden 2024, akan segera dimulai pada 19 Juli 2024.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT