LAYAR.NEWS, Jakarta — Direktorat Jenderal Imigrasi telah menunda penerbitan 18.604 paspor serta penundaan keberangkatan terhadap 14.930 orang pekerja migran Indonesia hingga 2024. Mereka diduga hendak berangkat secara nonprosedural.
Penundaan ini sebagai langkah preventif tindak pidana perdagangan manusia. Hal itu terungkap dalam forum Intelijen Imigrasi ASEAN (AIIF) pada 13 Agustus 2024 di Nha Trang Vietnam.
AIIF merupakan bagian dari rangkaian dalam Pertemuan ke-27 Direktur Jenderal Imigrasi dan Kepala Urusan Kekonsuleran se-Asia Tenggara – ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs (DGICM).
Ditjen Imigrasi menemukan beberapa modus operandi yang kerap dipakai oleh pekerja migran yang akan berangkat secara nonprosedural. Hal inilah yang menjadi atensi otoritas di Indonesia terhadap para pekerja migran.
“Di antaranya Program Bursa Kerja Khusus, atau lowongan pekerjaan penempatan buruh Migran; modus umroh/haji/ziarah; agenda Magang di luar negeri; dan pernikahan,” tulis keterangan yang dilansir dari laman resmi Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Jumat, 23 Agustus 2024.
Motif ekonomi serta tekanan sosial dan keluarga ditengarai sebagai faktor yang menjadi penyebab maraknya WNI yang menempuh langkah nonprosedural untuk bekerja di luar negeri.
Di sisi lain, kasus penipuan online yang terkait perdagangan manusia telah menyebar melampaui Asia Tenggara. Di Indonesia, kasus ini menjadi perhatian pemerintah karena tidak sedikit WNI yang telah menjadi korban penipuan.
Identifikasi korban dan non-korban dalam semacam ini menjadi tantangan tersendiri karena ada WNI yang bekerja sebagai scammer secara sadar. Dari kasus yang ada, Ditjen Imigrasi mendapati tiga rute yang digunakan untuk melakukan penyelundupan dan perdagangan Pekerja Migran Indonesia.
Di antaranya adalah rute Jakarta yang diberangkatkan ke wilayah Thailand dan Kamboja; rute Surabaya yang diberangkatkan ke Vietnam dengan transit terlebih dahulu di Malaysia atau Brunei Darussalam; serta rute Medan yang diberangkatkan ke Malaysia dan Singapura.
“Oleh karena itu Ditjen Imigrasi melakukan beberapa upaya pencegahan seperti memperketat proses verifikasi penerbitan paspor dan meningkatkan pengawasan pemeriksaan keimigrasian,” keterangan Ditjen Imigrasi.
Selain itu Ditjen Imigrasi juga melakukan pertukaran informasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), melakukan cegah tangkal terhadap pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia, dan pembentukan Desa Binaan Imigrasi.
Ditjen Imigrasi menyampaikan harapan agar dalam forum selanjutnya dapat membahas tentang pertukaran data yang memuat daftar orang yang dicari, FTF, penyelundup manusia dan perdagangan orang.
