fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Pemkot Tak Patuhi Perpres, Pengamat Tanyakan Anggaran Gugus Covid

Promo

ADVERTISEMENT

Layar.news, Makassar – Pemerintah kota Makassar (Pemkot) tidak mengikuti peraturan Presiden (perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Juli 2020 lalu.

Tentang pembubaran gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (2).

Pasalnya Pj Wali Kota Makassar, Rudi Djamaluddin berdalih Makassar merupakan daerah zona merah yang masih membutuhkan tim gugus tugas Covid-19.

ADVERTISEMENT

Pengamat Pemerintah dari Universitas Panrita Artha (UPA) Makassar, Bastian Lubis mempertanyakan anggaran pelaksanaan Tim Gugus Covid-19 pada Pemerintah kota Makassar.

Baca juga:  Terima Bantuan Dana Pencegahan Stunting, Ini Komentar Ketua PKK Kota Makassar

Kata Bastian, dengan dibubarkanya Tim Gugus Covid-19 oleh Jokowi maka di semua daerah juga bubar, karena dasar hukum anggaran tim gugus tugas diatur di Perpres.

“Kegiatan pembubaran tim gugus covid oleh pak Jokowi itu berartikan seluruh Indonesia bubar, kegiatan pelaksanaan tim gugus tugas itu mempunyai dampak terhadap anggaran, anggaran itu tersedia karna adanya Perpres. Sekarang perpresnya hilang kalau dia tidak ikuti perpres, pakai dasar apa dia?,” ujarnya mempertanyakan, Kamis (23/7)2020.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Pj Gubernur Sulsel Resmi Dilantik, Ketua DPRD Sulsel Harap Terjalin Kolaborasi

Rektor UPA Makassar ini juga mengatakan, Pemkot Makassar mesti tunduk pada Perpres yang diteken Presiden Jokowi.

Jika dibubarkan, Pemkot Makassar mesti mengubah metode penanganan masalah pencegahan penyebaran Covid-19.

“Pemkot harus tunduk pada perpres dan harus bubarkan. Dengan metode berbedah atau contoh berbeda, seperti lebih melakukan sosialisasi mencegah covid 19 di masyarakat dengan menjaga imun tubuh,” tutur Bastian Lubis.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Pengamat Nilai Rapid Test Gratis Pemprov "Tidak Jelas"

“Tidak ada alasan kecuali presidennya berbeda, presiden kan tetap satu. Selagi presidenya satu tentu kita harus ikuti aturanya,” tambahnya.

Sementara terkait Peraturan Walikota (Perwali) Makassar nomor 36 tahun 2020, Bastian setuju jika dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

“Boleh, kalau perwali itu sanksinya tidak mengikat. kalau perda sanksinya mengikat sehingga kalau kena sanksi bisa di beri sanksi penjara atau denda,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Peringatan Waspada Sarang Buaya Dekat Pemukiman Warga di Makassar

Otoritas terkait telah memasang papan imbauan, waspada buaya dekat pemukiman warga di sekitar Sungai Tallo, Makassar
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT