fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Pengaduan Warga Makassar yang Jadi Perhatian Pemprov, Pembangunan Perumahan Hingga Banjir

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR.NEWS, Makassar — Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan perhatian khusus menindaklanjuti keluhan warga Kota Makassar tentang sejumlah hal. Respons aduan ini, Satpol PP menggelar rapat koordinasi dan monitoring. 

Rapat tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh laporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien. Rapat yang dipimpin oleh Kabid Linmas dan Damkar Satpol PP Sulsel Fahlevi itu, dihadiri oleh perwakilan OPD lingkup Pemprov Sulsel,Pemkot Makassar, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan wilayah Kota Makassar.

Fahlevi menyampaikan bahwa rapat tersebut untuk menindaklanjuti berbagai pengaduan warga di Kota Makassar dan sekitarnya.

ADVERTISEMENT

“Salah satunya kegiatan pembangunan di perumahan yang mengakibatkan dampak-dampak di sekitarnya, yaitu di perumahan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan perumahan Puri Tata, terdampak langsung karena ada pembangunan perumahan di sekitar situ,” ujar Fahlevi dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Rabu, 25 September 2024.

“Salah satunya itu dampak banjir, dampak kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh pembangunan perumahan di Jalan Abdul Kadir. Sehingga tadi disepakati beberapa hal, salah satunya itu akan ada rapat internal dulu di pemkot terkait masalah-masalah tersebut,” ungkap Fahlevi.

Ditambahkannya lagi bahwa pihaknya juga telah meminta sesegera mungkin kepada OPD terkait untuk membuat time table sebagai tindak lanjut dari dua perumahan yang terkena dampak langsung dari pembangunan tersebut.

ADVERTISEMENT

“Sisa kita menunggu hasil-hasil dari time table yang dibuat tentang solusi penanganan dua perumahan tersebut, apakah ada teguran, pemberhentian sementara beberapa titik, atau solusi lain,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam rapat juga dibahas terkait adanya beberapa aduan warga terkait dengan kemacetan yang diakibatkan oleh pasar tumpah. Adanya hambatan di jalan akibat aktivitas-aktivitas yang tidak selayaknya, sedimentasi drainase yang mengakibatkan banjir ataupun genangan, adanya bangunan yang tidak selayaknya berdiri di atas drainase.

“Itu tadi yang dibahas dengan OPD-OPD terkait di Pemkot Makassar serta kecamatan dan kelurahan berdasarkan sumber aduan,” jelasnya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel, khususnya Satpol-PP Sulsel hadir untuk mencoba memfasilitasi atau mencarikan solusi atas masalah-masalah warga masyarakat atau warga sekitarnya yang terdampak, baik itu akibat pelanggaran ketertiban umum, kebersihan, hingga pelanggaran terhadap peraturan daerah.

“Untuk mengurangi dampak ataupun menghilangkan dampak dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman, tanpa ada gangguan. Juga mengurangi potensi banjir, potensi kemacetan, potensi kebakaran, dan lain-lain,” ungkapnya.

Fahlevi berpesan kepada warga masyarakat agar tidak canggung untuk melakukan pengaduan jika ditemukan adanya pelanggaran yang ditemukan.

“Saya kira ada aplikasi pengaduan untuk pemerintah provinsi, diadukan saja di situ. Kita Insya Allah 1×24 jam akan tindaklanjuti begitu ada aduan masuk. Itulah gunanya pemerintah hadir, untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman, merasa kehadiran kami itu betul-betul sudah pada tempatnya,” pungkasnya.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Prinsip 3P, PT Vale Dorong Transisi Energi Berkeadilan

LAYAR NEWS, MAKASSAR - Nilai penting yang dipegang teguh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) dalam bisnis pertambangannya, yakni...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT