No menu items!

Pengamat Harap Polisi Cari Dalang Penyebar Hoax UU Omnibus Law

Layar.news, Makassar – Pengamat Pemerintahan dari Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Dr Bastian Lubis menilai, ada dalang yang menyebarluaskan informasi hoax terkait UU Omnibus Law di media sosial.

Akibat informasi hoax, mengakibatkan terjadinya protes dari masyarakat berujung aksi unjuk rasa.

Ia berharap polisi segera mengusut tuntas dalang penyebar informasi hoax tersebut.

“Polisi harus cari tahu siapa tokoh yang menghasut para demostran tersebut,” tukasnya.

Baca Juga:

Pengunjuk rasa yang sebagian besar dari mahasiswa itu diyakini terhasut oleh informasi bohong yang menyesatkan publik.

“Diinfokan saja apa yang menjadi keberatan dari para pendemo agar ketahuan apa yang menjadi alasannya, atau baca aturannya, jangan hanya sebatas terhasut,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bastian Lubis mengatakan, UU Omnibus Law tidak mencederai masyarakat bawah.

UU ini tidak seperti yang disangkakan oleh masyarakat. Justru UU ini untuk menyederhanakan regulasi dan aturan yang ada, yang dinilai terlalu banyak.

UU Omnibus Law akan menghimpun 76 Undang-undang dari 1.503 pasal menjadi 1 UU dengan 186 pasal.

“Setelah saya baca dan cermati dari 15 Bab 186 pasal dan 905 halaman, pada prinsipnya saya setuju dengan beberapa catatan, tentunya. UU Omnibus Law ini untuk merangkum UU yang begitu banyak untuk dihimpun dari 76 Undang-undang dan 1.503 pasal menjadi 1 UU dengan 186 pasal,” ujar Rektor UPA ini saat dihubungi Layar.news, Jumat (9/10)2020.

Sementara itu, Wakil Komisi B DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso meminta agar masyarakat tidak mudah untuk terprovokasi terkait poin-poin yang ada dalam UU Cipta Kerja.

Masyarakat perlu menelaah dengan utuh isi dari UU omnibus law.

“Perlu kita menelaah dengan baik jangan sampai kena hoax yang beredar, perlu mendalami apa sebenarnya isi daripada undang-undang itu,” terang Ketua Fraksi PKS DPRD Makassar ini.