Layar.news, Makassar – Pemprov Sulsel akan melaunching program rapid test bagi warga yang hendak bepergian mulai Senin, 6 Juli 2020.
Khususnya mereka yang melakukan perjalanan antar kota atau antar provinsi.
Pemeriksaan dilengkapi juga dengan surat keterangan reaktif atau tidak terhadap Covid-19.
Pengamat pemerintahan dari Universitas Patria Arta (UPA) Makassar, Bastian Lubis menilai, kebijakan pemprov itu tidak jelas sasaran kinerja.
“Ini kebijakan yang menurut pandangan saya agak tidak jelas. Pertama, apa yang menjadi landasan aturannya, hukumnya orang yang mau keluar kota harus test rapid, dan apa sanksinya kalau nggak mau ikut tes rapid meskipun gratis dengan beban APBD TA 2020,” ujarnya saat dihubungi Sabtu (4/7)2020.
Lokasi tempat test hanya dua tempat saja yakni di Aula Balai Kartini Jl. Mesjid Raya dan Aula Dinas Kesehatan Jl.Perintis Kemerdekaan.
Hal tersebut memungkinkan terjadinya penumpukan karena target sehari sebanyak 2 ribu orang.
“Bagaimana dengan protokol kesehatannya, jaga jarak. Baiknya dibuat di beberapa tempat agar tidak terjadi penumpukkan orang berkumpul,” ujarnya.
Lebih lanjut Bastian mempertanyakan mengapa rapid test hanya untuk orang yang mau keluar kota Makassar.
“Bukannya seperti di Jakarta orang yang mau masuk harus ada test rapidnya baru secara online diajukan untuk bermohon surat izin boleh masuk Jakarta,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan yang tidak didasarkan aturan, tujuan, dan manfaat akan sangat sulit mengawasi anggaran kegiatannya.
“Tampaknya belum ada sinkronisasi kebijakan yang dibuat secara tertulis,” ujarnya.
Sementara itu, hal ini sangat disambut baik oleh masyarakat, khususnya jika rapid test tersebut digratiskan.
“Jadi tidak ada alasan lagi tidak rapid dengan alasan biaya,” Salah satu warga Makassar kelurahan Biring Romang, Widya Ayu.
