Layar.News, Makassar – Penundaan Pilkada serentak 2020 menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Pengamat politik pun turut berkomentar, dengan beberapa pertimbangan.
Firdaus Muhammad, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar, menilai perlu adanya pengkajian mendalam dan serius.
“Perlu dikaji lebih dalam dan serius jika Pilkada ditunda atau dibatalkan,” ujarnya, Sabtu (12/9)2020.
Adanya wacana tersebut, menurutnya akan memberi dampak pada tingkat partisipasi masyarakat.
“Peningkatan jumlah kasus terinfeksi corona memberi dampak pada partisipasi masyarakat. Peningkatan jumlah kasus akan menimbulkan perasaan was-was untuk hadir ke TPS,” ujarnya.
Hal lain yang menjadi pertimbangan, menurut Firdaus, yakni kepastian waktu Pilkada.
“Penundaan pilkada akan berseriko terhadap kandidat partai politik yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Namun jika dipaksakan di tengah pandemi jauh lebih beresiko,” terangnya.
Menurutnya, Pencoblosan boleh ditunda tetapi tahapan yang berjalan saat ini biarkan berjalan.
“Boleh saja diperpanjang masa kampanyenya, diperketat protokol kesehatannya, pencoblosanya yang ditunda. Tahapan proses yang berjalan itu tetap,” pungkasnya.
Penguatan Protokol Kesehatan
Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Patria Artha (UPA) Makassar, Dr Bastian Lubis, menekankan perlunya penguatan protokol kesehatan.
Menurutnya, dengan penguatan protokol kesehatan, Pilkada 2020 tidak perlu diadakan penundaan. Penundaan Pilkada 2020, hanya akan memberikan multi efek bagi pembangunan daerah.
“Penundaan pilkada 2020, akan berdampak pada arah pembangunan di 270 daerah,” tekannya.
Pelaksanaan otonomi daerah menuntut kepala daerah terpilih mempunyai visi, misi dan program kegiatan yang tertuang dalam perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sehingga, kata dia, dana yang tersedia dalam APBD selama lima tahun itu jelas untuk kesejahteraan rakyat. Jika ASN yang pada umumnya kepala dinas provinsi ditunjuk sebagai Penanggung Jawab.
Hal ini berdampak pada pemborosan dana APBD karena tidak ada arah yang jelas dan terukur penggunaannya.
“Intervensi dari gubernur sangat besar. Bagus kalau gubernur punya visi misi yang jelas, kalau tidak hanya meninggalkan berbagai macam masalah,” ungkap Peneliti senior Pukat ini.
Untuk itu, menurut Dr Bastian untuk keselamatan rakyat, pemerintah harus memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara komprehesip.
“Apa ada yang tahu kalau kapan berakhirnya wabah covid19?. Seluruh dunia tidak ada yang berani prediksi,” lanjutnya.
Bastian juga menuturkan jika dirinya sependapat dengan Mendagri, Tito Karnavia memilih untuk tetap dilakukan Pilkada 2020, dengan memperhatikan protokol kesehatan.
“Kita jangan lagi berfikir mau hidup normal seperti sebelum ada wabah corona ini, sekarang new normal maka kegiatan saat ini harus menyesuaikannya,” tutupnya.