fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Penyelenggara Pemilu Harus Profesional dan Tindak Laporan di Pemilu 2024

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS, Jakarta – Anggota DPR RI, Ahmad Syaikhu meminta masyarakat untuk terus mengawal suara rakyat hingga hasil akhir ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia juga berpesan agar penyelenggara pemilu dan juga aparat bekerja dengan baik dan profesional dalam mengusut berbagai laporan dugaan kecurangan yang terjadi.

“Kami meminta penyelenggara pemilu bertindak tegas dan profesional. Jangan sampai ada yang mencoba mengganggu proses demokrasi yang sudah berjalan baik,” tegas politisi dari fraksi PKS ini dilansir dari laman remsi DPR RI, Senin, 19 Februari 2024.

Baca juga:  Siapa Ustaz Kondang yang Masuk Radar NasDem Sulsel Jelang Pilkada Makassar?

Di sisi lain, Ahmad Syaikhu juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan petugas KPPS yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

ADVERTISEMENT

“Alhamdulillah, pemilu kali ini berjalan lancar dan aman. Ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dan kepada KPPS yang telah bekerja keras,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Baca juga:  Semua Capres Jadi Sasaran Hoaks Politik di Pemilu 2024, Siapa Terbanyak?

KPU memperbarui hasil hitung suara atau real count untuk Pemilu 2024. Berdasarkan real count sementara, PDI-Perjuangan masih unggul dalam Pileg DPR RI, disusul Partai Golkar dan Partai Gerindra.

Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

ADVERTISEMENT
Baca juga:  Fantastis, Segini Jumlah Pencegahan Pelanggaran Pemilu 2024 yang Ditangani Bawaslu Sulsel

KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Sumber foto: DPR RI)

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Kemenag Sulsel Didesak Tertibkan Travel Haji yang Rugikan Masyarakat

LAYAR NEWS, Makassar - Ketua Komisi I DPRD Sidrap, Ahmad Shalihin membeberkan bahwa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini,...
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT