LAYAR NEWS, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, berupaya mendorong peningkatan cakupan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para pekerja rentan. Keselamatan para pekerja yang belum masuk dalam peserta BPJS-TK menurut pemerintah penting menjadi perhatian.
Penjabat Sekretaris Daerah Pemprov Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mengatakan pihaknya mendorong pemerintah kabupaten-kota untuk lebih meningkatkan cakupan keikutsertaan BPJS-TK. “Keselamatan kerja ini suatu hal yang urgent untuk kita lebih perhatikan bersama,” katanya dilansir dari laman resmi Pemprov Sulsel, Sabtu, 27 Januari 2024.
“Kami sudah rapat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana meningkatkan cakupan dari BPJS Ketenagakerjaan ini, terutama para pekerja rentan, harus mendapatkan perlindungan,” lanjut Arsjad.
Berdasarkan data tahun 2023, jumlah tenaga kerja yang tercover BPJS-TK baru berkisar 1,3 juta pekerja. Artinya masih ada yang belum masuk atau terdaftar sebagai peserta. Arsjad mengungkapkan, pada tahun ini Pemprov Sulsel menyiapkan pagu anggaran sekira Rp16 miliar untuk membackup BPJS-TK.
Penilaian penghargaan Paritrana Award, kata Arsjad, merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan BPJS-TK. Memberikan apresiasi berupa penghargaan kepada kabupaten-kota, perusahaan-perusahaan yang memang memberi perhatian terhadap keluarga maupun para tenaga kerja mereka.