LAYAR NEWS — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung sosok “Pak Lurah” terkait calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Jokowi mengaku heran siapa sosok “Pak Lurah” yang disampaikan para politikus tersebut. Belakangan ia mengetahui bahwa sosok Pak Lurah tersebut ternyata dirinya.
“Setiap capres-cawapresnya, jawabannya, ‘Belum ada arahan Pak Lurah.’ Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu saya,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan ia tak punya peran apa pun dalam pilpres. Dia tak mau ikut campur karena proses pemilu adalah urusan partai politik.
Jokowi pun mengulang pernyataan beberapa waktu lalu dan menegaskan lagi bahwa dirinya bukan lah ketua umum partai politik.
“Saya bukan Pak Lurah, saya Presiden Republik Indonesia,” tegas Jokowi.
“Ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol,” ucapnya menambahkan.
Sebelumnya, Jokowi sering dikaitkan dengan Pilpres 2024. Dia disebut-sebut mengarahkan dukungan ke beberapa kandidat presiden.
Jokowi memang ikut dalam deklarasi bakal calon presiden PDIP Ganjar Pranowo. Jokowi juga beberapa kali menyebut Prabowo Subianto sebagai menterinya yang akan menjadi calon presiden.
Minta Bersatu Padu Melaju untuk Indonesia Maju
Jokowi menyebutkan bahwa tantangan bangsa Indonesia ke depan tidaklah mudah untuk mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Oleh karena itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu untuk terus melaju mewujudkan visi tersebut.
“Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Marilah kita bersatu padu, Terus Melaju untuk Indonesia Maju,” ujar Presiden.
Presiden mengakui, dalam menghadapi tantangan tersebut pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan tidak populer.
“Pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengapresiasi peran dan dukungan semua pihak dalam menyelesaikan semua tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju.
“Terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, dan para pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, dan awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah, dan TNI/Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini,” ujarnya.
Presiden menyebutkan, MPR RI telah berperan dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.
“Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024,” kata Presiden.
Sementara DPD RI, sesuai dengan kewenangannya, juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa rancangan undang-undang, serta melakukan telaah terhadap sistem tata negara.
Selanjutnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Presiden, sangat berkontribusi signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.
“Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah,” lanjut Presiden.
Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai Presiden terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya, dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Sementara Komisi Yudisial (KY) terus aktif melakukan advokasi, pelatihan, dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.
Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.