fbpx
No menu items!

PNS Dilarang Cuti Akhir Tahun, Ini Sanksinya Jika Nekat

Promo

LAYAR.NEWS – Pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru 2022, yakni pada 24 Desember hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah pencegahan munculnya gelombang 3 kasus penularan Covid-19. Pasalnya, momen Natal dan Tahun Baru berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat.

Disamping itu, pemerintah juga menghapus cuti bersama pada 24 Desember 2021. Aturan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri 712/2021, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 3 Tahun 2021.

Jika terbukti melanggar aturan tersebut, maka PNS yang bersangkutan harus siap-siap menerima sanksi dari mulai pemotongan tunjangan kinerja (tukin) hingga pemecatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan peraturan lainnya.

“Kalau misalnya melanggar pakai pelanggaran disiplin tergantung levelnya. Masih sama, kalau untuk pelanggaran kita punya aturan tentang penegakan disiplinnya. Tanggung jawab pemberian sanksi ada di PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” jelas Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPANRB, Mohammad Averrounce dikutip dari Detik.com pada Sabtu(20/11/2021).

Averrounce mengatakan, pekan depan pihaknya akan mengeluarkan aturan terbaru terkait larangan cuti, namun pada dasarnya beberapa poin akan sama dengan SE MenPANRB nomor 13 tahun 2021 terkait larangan cuti dan bepergian ke luar kota bagi ASN.

“Sebetulnya secara normatif pengaturan di SE 13 sudah jelas juga, jadi nggak boleh, dilarang cuti di pekan yang sama dan hari libur nasional. Kan kalau cuti bersama sudah nggak ada, sudah dihapus ya,” tambahnya.

Jika merujuk pada aturan tersebut, sanksi disiplin PNS dibagi menjadi tiga bagian yaitu ringan, sedang, dan berat. Berikut rinciannya:

  1. Hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis
  2. Hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
  3. Hukuman berat terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sementara itu, dalam aturan baru PP nomor 94 tahun 2021 berlaku pemotongan tunjangan kerja alias tukin. Pemotongan tukin dijadikan sebagai salah satu opsi hukuman sedang dan akan dilakukan sebesar 25% dalam jangka waktu 6 bulan, 9 bulan, dan yang terberat selama setahun alias 12 bulan.

Baca berikutnya: Begini Aturan Perjalanan Saat PPKM Level 3 Berlaku

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terkini

Bareng Beat Brotherhood, Maxbro Bagi-bagi 250 Paket Takjil

LAYAR.NEWS, MAKASSAR - Komunitas Maxim Brothers (Maxbro) membagikan 250 paket menu takjil kepada warga dan pengendara yang melintas di...

Populer

Berita Terkait