fbpx
No menu items!
ADVERTISEMENT

Poin-poin RUU DKJ: Gubernur Dipilih Presiden, Jakarta Pensiun Jadi Ibu Kota Negara

Promo

ADVERTISEMENT

LAYAR NEWS — DPR RI memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ). Rapat Paripurna DPR hari ini (Rabu, 6/12/2023) menetapkan RUU DKJ sebagai beleid inisiatif DPR. Regulasi itu akan mencabut status ibu kota negara dari Jakarta.

Ibu kota negara dipindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. RUU DKJ berpijak pada UU IKN. Selain itu, RUU DKJ juga merujuk pada UUD 45 pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 20, dan pasal 21.

Dalam RUU DKJ, Jakarta akan memiliki sejumlah kewenangan khusus. Berikut rangkuman aturan di RUU DKJ yang dilansir CNN Indonesia 

ADVERTISEMENT

Jakarta Bukan Ibu Kota Negara

Pasal 2 ayat (1) menyebut Jakarta akan bernama Daerah Khusus Jakarta. Tak ada lagi “ibu kota” di nama resmi Jakarta. Jakarta akan menjadi daerah otonomi khusus. Provinsi ini akan punya ibu kota provinsi yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Baca juga:  Puluhan Relawan PMI Sulsel Ikut Pelatihan WASH

Setelah pensiun menjadi ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi. Hal itu tertuang dalam pasal 3 ayat (2) RUU DKJ.

ADVERTISEMENT

Gubernur Dipilih Presiden

“Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” bunyi pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.

Gubernur dan wakil gubernur DKJ akan menjabat selama lima tahun. Setelahnya, mereka bisa diangkat lagi untuk satu periode berdurasi lima tahun. Ketentuan lainnya mengenai pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ bakal diatur dalam peraturan pemerintah.

ADVERTISEMENT

Wali kota dan bupati di DKJ ditunjuk gubernur

DKJ akan membawahi sejumlah kota dan kabupaten administrasi. Merujuk pasal 7 ayat (1), kota dan kabupaten administrasi di DKJ akan dibentuk melalui peraturan pemerintah.

Wilayah-wilayah itu akan dipimpin oleh wali kota dan bupati yang dipilih gubernur. Berbeda dengan aturan di UU DKI Jakarta, pemilihan kepala daerah administratif DKJ tak perlu pertimbangan DPRD.

Baca juga:  Hasil Survei Terbaru Pasangan Capres-Cawapres, Siapa Unggul?

“Wali Kota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur,” bunyi pasal 13 ayat (3) RUU DKJ.

Jakarta tak gabung dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang

RUU DKJ menegaskan wacana penggabungan Jakarta dengan sejumlah daerah penyangga tidak akan terjadi. Saat RUU DKJ digagas, ada masukan untuk menggabungkan Jakarta dengan Depok, Bekasi, dan Tangerang. Masukan itu pun ditampung DPR.

Pasal 5 ayat (1) RUU DKJ mengatur batas wilayah Jakarta. Secara garis besar, batas wilayah DKJ masih sama dengan DKI Jakarta.

“Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki batas-batas:

a. sebelah utara dengan Laut Jawa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

c. sebelah selatan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan

Baca juga:  Gubernur Andi Sudirman Teken MoU Bersama Gubernur DKI Jakarta

d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten,” bunyi pasal 5 ayat (1) RUU DKJ yang dibagikan Anggota DPR Fraksi PPP Achmad Baidowi, Selasa (5/12).

Dewan kota

Selain punya DPRD, DKJ juga akan memiliki dewan kota dan kabupaten. Dewan kota dan kabupaten terdiri dari satu orang perwakilan dari setiap kecamatan. Dewan kota dan kabupaten DKJ ditetapkan oleh gubernur. Lembaga ini punya lima tugas utama.

Pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada wali kota atau bupati. Kedua, menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap bupati/wali kota ke gubernur.

Ketiga, memberi masukan kepada bupati/wali kota tentang dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan.

Mereka juga bertugas menyiapkan rencana kerja dewan kota/kabupaten. Mereka juga wajib menyusun tata tertib dewan kota/dewan kabupaten.

ADVERTISEMENT

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

ADVERTISEMENT

Terkini

Saling Ejek, Kelompok Remaja di Makassar Bentrok 5 Orang Sempat Diamankan

Dua kelompok remaja di Jalan Pampang 4, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sempat terlibat bentrok.
ADVERTISEMENT

Populer

Berita Terkait

ADVERTISEMENT