LAYAR NEWS — Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyatakan akan terus mengawasi kinerja para menteri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini untuk merespons partisipasi 7 Menteri dari kabinet Indonesia Maju sebagai tim pemenangan untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan umum 2024. Wapres Amin menekankan pentingnya menjaga netralitas dan fokus pada kinerja pemerintah di tengah dinamika politik yang semakin intens.
“Saya tentu akan terus mengawal itu, mengawasi, dan saya akan terus mendorong [mereka agar] bekerja sebagaimana biasa,” tegasnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres, Jumat (24/11/2023).
Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menegaskan bahwa langkah pengawasan terhadap menteri yang terlibat dalam kegiatan politik praktis bertujuan untuk mencegah kelalaian dalam menjalankan tugas negara. Meskipun Indonesia akan menghadapi pemilihan umum serentak, termasuk pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada tahun mendatang, Wapres menekankan pentingnya menjaga pelayanan masyarakat agar tidak terganggu.
Ma’ruf juga menyoroti potensi dampak perbedaan pilihan politik menteri terhadap soliditas dan sinergitas kerja kabinet, tetapi menekankan bahwa kepatuhan terhadap aturan akan menjaga kinerja mereka.“Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” tandas Ma’ruf.
Setali tiga uang, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.
“Sekali lagi evaluasi itu terus dilakukan, pengangkatan dan pemberhentian menteri itu prerogatif presiden,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Kamis (23/11/2023).
Bahkan, dia melanjutkan bahwa ikhwal potensi keputusan perombakan (reshuffle) kabinet pun juga selaras dengan kinerja menteri. Meskipun hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Jokowi
“Pengangkatan dan pemberhentian menteri itu hak prerogatif presiden. Tentu itu harus serahkan kewenangan dan hak konstusional pada presiden,” pungkas Ari.
Di pihak lain, sejumlah menteri dan wakil menteri petahana juga ikut serta dalam pemilihan umum mendatang. Tujuh nama tersebut terbagi di antara kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Tim tersebut terdiri dari beragam latar belakang.
Dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, terdapat lima menteri dan wakil menteri, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni. Rosan Roeslani, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, juga bergabung di tim ini, meskipun telah mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 25 Oktober 2023.
Di sisi lain, Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Bawedan-Muhaimin Iskandar; (Amin) tak memiliki unsur menteri dan wamen inkumben. Kendati demikian, ada dua bekas menteri di tim tersebut, yakni Sudirman Said dan Thomas Trikasih Lembong.